MKRI Tuntut Nasionalisasi Migas

Jakarta, PODIUM - Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menuntut pemerintah Indonesia segera melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas (Migas) yang faktanya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing.

Selain itu MKRI juga menuntut segera dilakukan penuntasan kasus-kasus korupsi, terutama yang terjadi di lingkaran kekuasaan atau lingkaran Istana Negara.

"Ada lima tuntutan MKRI yang akan disampaikan pada aksi Senin 25 Maret pekan depan," kata Koordinator MKRI, Ratna Sarumpaet kepada wartawan usai bertemu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kediaman Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat 22 Maret 2013.

Adapun tiga tuntutan MKRI lainya adalah, turunkan harga kebutuhan pokok, penghentian keran impor kebutuhan pokok dan penghentian konflik agama, suku, dan ras. 

Ratna menegaskan, kelima tuntutan MKRI itu akan disampaikan secara damai, dan rencananya akan turun sekitar 3.000 massa yang terdiri dari berbagai elemen, terutama elemen buruh dan tani.

"Kita akan sampaikan semua tuntutan secara damai. Dan tuntutan kami hanya lima isu tersebut, tidak ada isu di luar itu," tegas Ratna.

Tunggul Naibaho

TVS Apache Pecundangi Motor Jepang

Jakarta, PODIUM - Sepeda motor sport asal India, TVS Apache RTR 180cc meraih "Best Sport" dalam kategori Sport 160-180 cc di ajang penghargaan Otomotif Award 2013, dan sekaligus mempecundangi motor-motor Jepang yang selama ini mendominasi pasar otomotif Indonesia.

Menurut Pramod Kulkarni, Head of Engineering & Marketing PT TVS Motor Company Indonesia, TVS Apache RTR 180cc tidak hanya diterima oleh konsumen sepeda motor Indonesia, tetapi juga di 40 negara lainnya.

"Mereka yang mencari varian sport bertenaga dan responsif dengan fitur hi-tech, sudah sepantasnya memilih TVS Apache RTR 180 cc," klaim Pramod dalam keterangan tertulis, Jumat 22 Maret 2013.

TVS Apache RTR 180 cc, kata Pramod sudah terbukti kehebatannya dengan mesin yang dinamakan RTR Engine. Mesin tersebut dirancang sangat presisi, berdaya tahan kuat serta ditambah akselerasi yang responsif.

Masalah dapur pacu, motor tersebut diklaim memiliki karakter over square yang mampu menghasilkan daya kuda 17,03 dk dan torsi 15,5 N-m. Untuk menggapai jarak 0-60 km/jam hanya butuh waktu 4,2 detik.

Fitur hi-tech yang terdapat pada TVS Apache RTR 180 cc diantaranya, tampilan digital speedometer berteknologi countdown-on-ignition, sehingga pengendara bisa mencatat jarak jelajah (trip meter), akselerasi dan waktu tempuh (top speed).

Motor ini telah dilengkapi Monotube Inverted Gas Filled Shock (MIG). TVS Apache RTR 180 cc dibanderol Rp17.950.000 on the road Jabodetabek.

tauviq

Lagi Hakim Terima Suap Ditangkap KPK

Jakarta, PODIUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan seorang hakim saat melakukan transaksi suap di Bandung, Jawa Barat, Jumat 22 Maret 2013.

Hakim berinisial ST tersebut ditangkap berikut tersangka lainya, dan petugas menyita barang bukti berupa uang sebanyak Rp150 juta.

"Ya, terkena OTT (operasi tangkap tangan, red)," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, melalui SMS membenarkan penangkapan ini.

"Sudah di-ott (operasi tangkap tangan) hakim PN Bandung," kata Busyro melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com. Diduga, penangkapan ini terkait dengan transaksi suap penanganan perkara di pengadilan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan suap dilakukan sang hakim terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya di Pengadilan Tipikor Bandung. Namun demikian, Johan masih enggan menjelaskan perkara dimaksud.

akan mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. "Akan kami cek kebenarannya," kata Johan.

KPK pernah beberapa kali menangkap tangan hakim yang menerima suap terkait kasus yang sedang ditanganinya. diantaranya, menangkap Kartini Marpaung, Hakim Tipikor Semarang, Jawa Tengah, lalu Heru Kisbandono, hakim Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu KPK juga pernah menangkap tangan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ibrahim. Dia ditangkap terkait dengan kepengurusan perkara.

KPK juga menangkap hakim pengawas PN Jakarta Utara, Syarifudin di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utata, karena menerima suap dari kurator Puguh Wirawan terkait dengan kepengurusan kepailitan PT SkyCamping Indonesia.

tauviq

Amankan Kasus Hambalang SBY Calonkan Agus Marto Sebagai Gubernur BI

Jakarta, PODIUM - Presiden SBY menjadikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia. Karena hanya mengajukan satu calon, kalangan DPR menilai SBY telah mendikte parlemen.

Bahkan pencalonan tunggal Agus Marto tersebut diduga kuat adalah upaya pengamanan ekstra SBY atas kasus mega proyek "Hambalang" yang telah menyeret sejumlah petinggi Partai Demokrat, dan diduga masih ada elit-elit PD lainya yang terlibat.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 tahun 2010, untuk pencairan dana Hambalang kan harus ditandatangani oleh dia (Agus Martowardoyo, red). Jadi nggak logis kalau dia nggak mengesahkan, dan buktinya, uangnya sudah cair dan tersebar dimana-mana," kata Rizal Malarangeng yang juga adiknya mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng, di Jakarta, Senin, 4 Maret 2013.

Rizal mengatakan, KPK seharusnya berani menyeretnya dan menetapkan Agus sebagai tersangka, dan bukan hanya sebagai saksi.

"Ini terkesan, SBY ingin menyelamatkan Agus Marto dengan cara memindahkannya dari pos Menkeu ke pos baru yakni Gubernur BI, yang sama sekali tidak berhubungan dengan kasus Hambalang," ujar Rizal. 

Sementara itu dalam kasus Hambalang, selain Andi Malarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum juga sudah jadi tersangka dalam kasus ini. Selain itu, rumor berkembang menyebutkan bahwa Sekjen PD yang juga adalah putra bungsu SBY,  Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), juga menerima aliran dana dari proyek Hambalang.

Atas pencalonan tunggal Agus Marto ini, kalangan DPR juga merasa tidak nyaman, karena merasa telah didikte oleh Presiden. Namun demikian, Fraksi Partai Hanura telah secara tegas menyatakan menolak Agus Marto.

"Fraksi Partai Hanura sebagai kepanjangan tangan dari DPP, secara resmi menolak pencalonan tunggal Agus Marto sebagai calon Gubernur BI yang diajukan Presiden SBY," tandas Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin, di Jakarta, Minggu (4/3).

Menurutnya, sikap Fraksi Hanura ditetapkan setelah berkonsultasi dan mendapat arahan dari Ketua Umum Wiranto. Penolakan itu dilakukan karena SBY hanya mengirim satu kandidat. Jika mengesahkan usulan Presiden SBY, DPR hanya mengamini saja.

"Hal ini dikarenakan, presiden yang cuma mengirim satu nama. Atinya, sama saja dengan presiden memerintahkan fraksi di DPR untuk mengesahkan apa yang diusulkannya," ujar Saleh.

Sedangkan fraksi PPP dan juga Golkar sudah menyatakan sikap bahwa pencalonan Agus secara politik bermasalah. Karena selain pernah ditolak DPR ketika juga mencalon menjadi Gubernur BI, tetapi juga pernah melakukan perlawanan kepada DPR saat akan membeli sisa saham PT Newmont, beberapa waktu lalu.

"Agus Marto ini pernah ngotot ingin membeli saham Newmont tanpa persetujuan DPR, dan mengaku siap mundur jika investasi ini gagal. Namun ketika gagal, dia ternyata tidak mundur," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz.

Niat pembelian saham tersebut gagal, karena gugatan yang diajukan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi menyatakan Menteri Keuangan harus meminta ijin terlebih dahulu ke DPR. 

Sebelum menjabat sebagai Menkeu, Agus Martowardhoyo pernah menjadi penjabat Direktur Utama Bank Mandiri sejak 2005, Direktur Bank Permata 2002-2005, Direktur Utama Bank Bumiputera 1995-1998, dan Direktur Utama Bank Ekspor Impor Indonesia pada 1998.

tauviq.

Indonesia Bebas Narkoba 2015, Naif

Jakarta, PODIUM - Pernyataan pemerintah dan Polri yang menyatakan Indonesia akan bebas narkoba pada tahun 2015 adalah sesuatu yang naif. Faktanya, kasus narkoba hari ke hari semakin menjadi.

Bahkan kasus narkoba sudah mendominasi kasus-kasus hukum di kepolisian, dan penjara penuh dengan para pemakai dan pengecer narkoba.

"Pemerintah perlu merevisi ulang target tersebut, adalah naif Indonesia bisa bebas narkoba pada tahun 2015," kata koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria di Jakarta, Kamis 27 Desember 2013.

Agus bahkan mendesak pemerintah dan Polri segera meminta maaf kepada masyarakat, karena target membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015 meleset alias gagal.

"Kecuali pemerintah masih optimis, ya gak perlu minta maaf. Tapi kalau optimis, apa indikatornya," tanya Agus.

Agus lalu mencontohkan peningkatan kasus narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya, salah satu wilayah yang dapat dijadikan barometer kinerja Polri dalam pemberantasan narkoba. 

Polda Metro Jaya, kata Agus, telah melansir terjadi peningkatan kasus narkoba di wilayah hukumnya dari 4.817 kasus pada tahun 2011, meningkat menjadi 4.836 kasus pada tahun 2012.

"Meski Kapolda Metro Jaya mengklaim berhasil mengungkap semua kasus yang masuk, tetapi kita tetap prihatin, karena upaya preventif tidak jalan, dan upaya represif, tidak juga membuat jera para pelaku," kata Agus.

Agus menyadari, bukanlah hal yang mudah menghadapi para mafia narkoba yang memiliki jaringan luas, modus yang lihai, dan juga uang yang banyak. Karena itu Agus menekankan  agar Polri dan BNN bekerja profesional, dan menyadari betul bahaya narkoba bagi generasi muda. 

"Polri harus terlebih dahulu bersih dari pengaruh narkoba dan para mafianya," tegas Agus.

Agus sendiri mensinyalir, ada negara tetangga yang menggunakan narkoba untuk menghancurkan generasi muda bangsa. Ketika ditanya negara tetangga mana, Agus dengan enteng menjawab, ya, Malaysia, siapa lagi. 

tauviq

SBY Sebaiknya Bubarkan Partai Demokrat

Jakarta, PODIUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) harus segera melakukan tindakan tegas atas situasi PD yang dililit berbagai kasus korupsi.

Tindakan tegas itu adalah, melakukan pembersihan atas kader-kadernya yang korup, atau bahkan bila perlu membubarkan Partai Demokrat.
"Sebaiknya dibubarkan saja (PD), karena partai tersebut pada akhirnya akan hancur juga, karena rakyat telah kehilangan kepercayaan," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah di Jakarta, Senin 10 Desember 2012.

Iberamsjah, tidak menampik masih adanya harapan untuk memperbaiki PD, hanya saja hal tersebut tidak mudah dilakukan.

"Diperlukan waktu dua atau tiga tahun untuk memperbaikinya. Caranya, yaitu dengan membersihkan partai dari para pengurusnya yang korup," kata Iberamsjah.

Dan menurut dia, pada pemilu 2014 PD akan kalah dan banyak kehilangan suara. 

"Jangankan massa dan simpatisan, para kadernya di akar rumput juga sudah malu atas perilaku para elit PD," tambahnya.

Tunggul Naibaho

Peradaban Indonesia Berada Pada Titik Nadir

Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria.

Jakarta, PODIUM - Peradaban Indonesia saat ini sedang berada pada titik nadir. Degradasi moral, terutama yang diperlihatkan para pejabat publik, telah membuat bangsa kehilangan pegangan.

Pada masa Rezim SBY saat ini, para pejabat seenaknya melakukan kebohongan publik di media, memutarbalikan fakta, menjungkirbalikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang ada.

"Rezim SBY sekarang, ini adalah masa paling bejat dan tolol. Bayangkan bagaimana bisa seorang menteri pencoleng dielu-elukan karena dia maling, bagaimana bisa kasus Bank Century yang sudah terang benderang diputarbalikkan," tegas Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria, ketika dihubungi, Senin 10 Desember 2012.

Menurut Agus, meski rezim Suharto juga adalah rezim otoriter, tetapi setidak-tidaknya pada masa itu Suharto masih mampu menegaskan satu hal yang esensial, yaitu bahwa kekuasaan adalah wilayah yang sakral.

"Sekarang, banyak pemimpin kardusan muncul. Pada masa Suharto, mana seorang anak ingusan bisa menduduki kursi Sekjen dari sebuah partai berkuasa," tegas Agus.

Masa Suharto, tambah Agus, korupsi dilokalisir, jaman sekarang tiap orang rebutan korupsi, seakan-akan, kalau tidak korupsi adalah sebuah ketidakberuntungan.

"Semua pejabat rebutan korupsi, mulai dari pejabat di pusat hingga pejabat di daerah. Habis, habis, sudah uang rakyat dirampok para pejabat bejat republik ini," kata Agus terdengar emosional.

Solusinya, kata Agus, tidak lain daripada memperkuat rakyat. Rakyat harus diberi kesadaran untuk melawan, tegas Agus.


Tauviq LL