Headlines News :



Tampilkan postingan dengan label buruh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label buruh. Tampilkan semua postingan

Apindo: Bubarkan Dewan Pengupahan


Jakarta, PODIUM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo), sofyan Wanandi, meminta pemerintah sebaiknya membubarkan Dewan Pengupahan Daerah dan juga Lembaga Tripartit, jika penetapan upah pada akhirnya semata-mata didasarkan pada tekanan dan aksi demonstrasi buruh.

Dewan Pengupahan, kata Wanandi, selama ini bekerja melakukan survei untuk memastikan besaran KHL (Kebutuhan Hidup Layak), dan mendiskusikanya dengan pemerintah dan serikat buruh.

"Namun, jika pada akhirnya besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), ditetapkan berdasarkan pada besar kecilnya aksi buruh, ya, sebaiknya Dewan Pengupahan Daerah dibubarkan saja," kata Wanandi, di Jakarta, Sabtu 24 November 2012.

Buat apa ada (Dewan Pengupahan Daerah), kalau suaranya tidak didengar pemerintah, tandasnya.

Wanandi juga menyatakan dukunganya kepada para pengusaha yang akan melayangkan gugatan ke PTUN atas hasil penetapan UMP Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2,2 juta.

Selama proses penghitungan upah, kata Wanandi, pemerintah daerah lebih mendengarkan suara buruh, dan mengenyampingkan pendapat Dewan Pengupahan.

"Dewan pengupahan itu bekerja 9 bulan setiap tahunya, untuk melakukan survei KHL," terang Wanandi.

Lalu, lanjut dia, kalau pemerintah tidak mendengar pendapat Dewan pengupahan, dan lebih mendengar suara buruh melalui aksi-aksi demonstrasi, ya, sebaiknya Dewan Pengupahan Daerah dibubarkan saja, kata Wanandi terdengar sewot!

Berdasarkan data Kemenakertrans, sampai dengan 24 November 2012, sudah 18 Provinsi yang menetapkan UMP 2013. 

Kedelapan belas provinsi tersebut adalah Nangroe Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan jambi, Bangka-Belitung, dan Bengkulu.

Lalu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, dan terakhir Jatim.


Tunggul Naibaho

Usai Tetapkan Upah, Soekarwo Kabur


Surabaya, PODIUM - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menetapkan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk 38 Kota dan Kabupaten Se-Jatim, Sabtu 24 November 2012. Usai menetapkan, Pakde Karwo, sapaan akrab Sokarwo,langsng kabur bersama Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinarto.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 tahun 2012, upah terbesar ada pada Kota Surabaya dan Gresik, yakni sebesar Rp1.740.000. Sedangkan Kabupaten Magetan dan Pacitan, sebagai daerah dengan nilai UMK terendah di Jawa Timur dengan angka Rp866.250 dan Rp887.250.

Para buruh yang mengawal penetapan upah sejak pagi merasa kecewa dengan besaran upah yang ditetapkan. dan mereka menyatakan akan turun kembali melakukan aksi. Dan tidak itu saja, langkah melarikan diri Soekarwo dan juga Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinarto.

"Kami kecewa dengan itu (penetapan UMK), kami akan segera melakukan konsolidasi, dan ada kemungkinan kami akan turun ke jalan kembali," kata juru bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Jamaluddin.

Berikut adalah daftar UMK secara berurutan berdasar besaran UMK:

upah buruh yang telah diketok Pakde Karwo, sapaan Soekarwo, selain Kota Surabaya dan Gresik :
- Kota Surabaya RP1.740.000
- Kota Gresik RP1.740.000
- Kabupaten Sidoarjo Rp1.720.000
- Kabupaten Mojokerto RP1.700.000 
- Kabupaten Malang Rp1.343.700
- Kota Malang Rp1.340.300
- Kota Batu Rp1.268.000
- Kabupaten Jombang Rp1.200.000
- Kabupaten Probolinggo Rp1.198.600
- Kota Pasuruan Rp1.195.800
- Tuban Rp1.144.400
- Kota Kediri Rp1.128.400
- Sampang Rp1.104.600
- Kota Probolinggo Rp1.103.200
- Jember Rp1.091.950
- Kabupaten Kediri Rp1.089.950
- Banyuwangi Rp1.086.400
- Lamongan Rp1.075.700
- Pamekasan Rp1.059.600
- Situbondo Rp1.048.000
- Kota Mojokerto Rp1.040.000
- Bojonegoro Rp1.029.500
- Lumajang Rp1.011.950
- Tulungagung Rp1.007.900
- Bangkalan Rp  983.800
- Sumenep Rp  965.000
- Kabupaten Madiun Rp  960.750
- Nganjuk Rp  960.200
- Kota Madiun Rp  953.000
- Kabupaten Blitar Rp  946.850
- Bondowoso Rp  946.000
- Kota Blitar Rp  924.800
- Ponorogo Rp  924.000
- Trenggalek Rp  903.900
- Ngawi Rp  900.000
- Pacitan Rp  887.250
- Magetan Rp  866.250


Tunggul Naibaho

Usir Dubes Malaysia


Jakarta, PODIUM - Ratusan massa aktivis perempuan dan buruh migran yang tergabung dalam Perempuan Mahardika, SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), FBLP (Forum Buruh Lintas Pabrik), Kumunitas Radio Marsinah, SPTBG, dan juga dari elemen Mahasiswa Pembebasan, melakukan aksi di depan kantor kedubes Malaysia di jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 17 November 2012.

Aksi dilakukan masih terkait dengan kasus pemerkosaan atas seorang TKW asal Indonesia oleh tiga anggota Kepolisian Diraja Malaysia Biadab beberapa waktu lalu. Massa Aktivis menuntut pemerintah Indonesia segera mengusir dubes Malaysia untuk Indonesia dari Jakarta

"Usir dubes Malaysia, hingga hukum ditegakan kepada tiga aparat kepolisian Diraja Malaysia keparat tersebut," teriak Ketua Umum SBMI, Nisma Abdullah, ketika melakukan orasi di depan kedubes Malaysia, Sabtu (17/11).

Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak lagi bersikap lemah kepada Malaysia yang selama ini selalu saja menginjak-injak harkat dan martabat para buruh migran Indonesia," kata Nisma.

"Keadilan harus ditegakan, meskipun di negeri Malaysia, karena itu menjadi kewajiban negara untuk melindungi warganegaranya dimanapun berada," tegas Nisma.

Jika tidak bisa melindungi para TKI, Indonesia jangan lagi mengirim warganya ke luar negeri, tambah Andreas Soge, aktivis SBMI lainya.

"Kalau tetap mengirimkan tanpa keberanian melindungi, maka pemerintah sama saja menyerahkan warganegaranya ke dalam mulut macam dan buaya, dan oke-oke saja warganya diperkosa di luar negeri," nilai Andreas.

Senada dengan itu, Dian Septi dari Buruh Lintas Pabrik mengecam pemerintah Indonesia dan Malaysia atas kejadian pemerkosaan tersebut. 

"Kami ingin supaya pemerintah Malaysia menindak tegas dan menghukum berat para pelaku pemerkosa. Dan bagi pemerintah Indonesia, stop pengiriman TKI ke Malaysia," tegas Dian.



Tunggul Naibaho

UMP Jakarta Rp2,2 Juta, Buruh Kecewa Pengusaha WO

Jakarta, PODIUM - Meski upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp2.216,244, namun pihak buruh dan pengusaha nampaknya masih kecewa dengan  besaran tersebut.

Kekecewaan pengusaha sangat ditampakan oleh wakilnya di dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni, Sarman Simajorang, yang melakukan walk out (WO) dan menolak menandatangani Berita Acara.
"Kami dari buruh juga kecewa dengan angka besaran itu, karena kami menuntut UMP sebesar Rp2,7 juta," kata sekjen Forum Buruh Jakarta (FBJ), Mohammad Toha, seusai Rapat Dewan Pengupahan di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu, 14 November 2012.

Namun, Toha lebih kecewa lagi karena wakil pengusaha melakukan WO, walau besaran yang ditetapkan hanyalah berkisar 119 persen dari KHL sebesar Rp1,9 juta, terang Toha.

Sementara Koordinator Buruh Jakarta Bergerak (BJB), Rosyid, berharap aksi WO tersebut hanyalah ungkapan kekecewaan sesaat, dan bukan sikap "mbalelo" dari hasil Rapat Dewan Pengupahan.

"Dan yang sangat tidak kami inginkan, jika sampai pihak pengusaha melakukan upaya hukum dengan membawa hasil keputusan tersebut ke PTUN. Jika itu terjadi, maka hubungan antara buruh dan opengusaha di Jakarta akan memanas.

BJB, adalah exstra Pressure, dalam proses peneta[an UMP di DKI Jakarta, tambah aktivis BJB lainya, Andreas Soge.

Dan, BJB meski kecewa dengan hasil UMP tersebut, tetapi sebuah kompromi memang harus tetap diambil.

"Dan, buruh meski kecewa, kami tetap hormati putusan bersama tersebut, dan kami kecewa dengan wakil pengusaha yang melakukan WO," tanda Andreas.

Tunggul Naibaho

UMP Jakarta Rp2,2 Juta

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di tengah-tengah aksi buruh
Jakarta, PODIUM - Tarik menarik soal besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, akhirnya mencapai titik kompromi dan ditetapkan sebesar Rp2.216,244 dalam Rapat Dewan pengupahan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 14 November 2012 malam, sekitar pukul 20.10 WIB.

Rapat berlangsung alot, antara wakil pengusaha yang menawarkan angka sebesar Rp1,9 juta sesuai dengan KHL, sedangkan tuntutan buruh adalah 30 persen di atas KHL, yakni sebesar Rp2,7 juta.

 

Rapat Dewan pengupahan dikawal ketat para buruh dari berbagai serikat dan elemen, yang jumlahnya mencapai sekitar 300 orang. Rapat sudah dimulai sejak pukul 14.00 WIB, dan berlangsung alot.

Andi, salah seorang aktivis buruh mengatakan, angka tersebut adalah angka kompromi, walau sebenarnya buruh belum puas, atas penetapan itu.

"Tapi, mau gimana lagi. Para wakil buruh di dalam telah menginformasikan, angka tersebut sudah maksimal," kata Andi kepada PODIUM di Balaikota, Rabu (14/11).

Rapat Dewan Pengupahan kemarin batal dilaksanakan, karena buruh menarik tiga wakilnya dari rapat, dan lebih memilih aksi.

 
Tunggul Naibaho

Jilbab Tersangkut Mesin, Buruh Wanita Tewas


Klaten, PODIUM - Seorang buruh wanita tewas dalam kecelakaan kerja di di PT Kusumananda yang berlokasi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah, Senin 12 November 2012 dini hari.

Listiana (19). Warga Dukuh Pandaya, Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Klaten, tewas dengan leher terluka akibat jilbabnya tersangkut mesin tenun ketika dia berusaha memperbaiki mesin yang rusak.

Dilaporkan, Listiani yang bekerja sebagai operator mesin tenun masuk shift ketiga, datang ke pabrik sekitar pukul 23.00 WIB. Dan setelah bekerja sekitar tiga jam, tiba-tiba saja mesin loom weaving di mesiin no 87 ngadat. 

Listiani lalu mencoba membetulkan mesin tersebut. Setelah beberapa saat memperbaiki, dan setelah yakin mesin akan bisa bergerak kembali, maka Listiani menekan tombol "on". 

Namun tragis, jilbab yang dikenakan Listiani tersangkut di mesin, dan pada saat itu mesin hidup dan berputar. Maka tak ayal lagi, leher Listiani terjerat dan masuk ke dalam putaran mesin.

“Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke RS Mitra Keluarga Husada. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus ini,” kata Kasubag Humas Polres Klaten, AKP Sugiyanto.


Tauviq LL

Buruh Jakarta Pilih Demo Daripada Berunding


Jakarta, PODIUM - Forum Buruh Jakarta (FBJ) lebih memilih melakukan aksi demo daripada duduk berunding dengan Dewan Pengupahan siang ini, Selasa, 13 November 2012.

Para buruh akan melakukan aksinya di depan Balaikota dan Kantor Disnakertrnas DKI Jakarta. Sementara wakil-wakil mereka yang akan melakukan perundingan soal penentuan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Dewan Pengupahan DKI Jakarta, ditarik.

"Buruh lebih memilih turun aksi, daripada duduk berunding. Berunding, berunding, tetapi tetap tidak ada hasil," kata Sekjen FBJ, Mohammad Toha, ketika dihubungi Selasa, 13 November 2012.

Toha mengatakan, rapat di Dewan Pengupahan DKI Jakarta juga sudah dilakukan pada Jumat (9/11) pekan lalu, namun hasilnya tidak ada. Karena wakil pengusaha tidak ada yang hadir, maka Ketua Dewan Pengupahan Deded Sukendar terpaksa menunda rapat, jelas Toha.

Pada rapat yang lalu, lanjut Toha, FBJ telah menyerahkan UMP usulan buruh yakni sebesar Rp2.799.067 atau 141,45 persen dari KHL yang nilainya Rp 1.978.789.

Tauviq LL 

3 Polisi Malaysia Biadab Pemerkosa TKW, Diskors

Jakarta, PODIUM - Tiga anggota polisi Diraja Malaysia biadab pemerkosa seorang TKW asal Indonesia, telah diketahui identitasnya. Dan ketiganya kimi menjalani skors untuk kemudian dilakukan penyelidikan atas kasus pemerkosaan tersebut.

Saat ini korban sudah berada di shelter KBRI, demikian dikatakan Minister Counsellor Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Suryana Sastradiredja, per telepon, Minggu 11 November 2012.


"Saat ini korban ada di KBRI, dan dalam perlindungan kita," kata Suryana.

Suryana mengatakan, informasi soal kasus pemerkosaan tersebut sudah diterima pihak KBRI sejak Jumat (9/11) malam. Dan selanjutnya KBRI membentuk tim khusus untuk melakukan kroscek soal peristiwa tersebut.

"Pihak pemerintah Malaysia juga sudah membentuk tim khusus terhadap dugaan itu," terangnya.

Seperti diberitakan, tiga aparat kepolisian Diraja Malaysia keparat telah melakukan pemerkosaan atas TKW asal Indonesia, yakni Sri, sebut saja demikian TKW yang malang itu, di kantornya di kawasan Bukit Mertajam, Penang, Malaysia, Jumat (9/11).

TKW yang bekerja di toko makanan dan berusia sekitar 25 tahun itu mengaku, setelah diperkosa dibuang di kawasan Taman Impian Alma, di Bukit Mertajam, sambil mengancam Sri agar kasus ini jangan dilaporkan.

Ikhwal pemerkosaan ini berawal ketika Sri sedang menumpang taksi dan diberhentikan ketiga polisi jahanam tersebut, dengan alasan memeriksa identitas.

Ketika itu Sri hanya membawa salinan paspor, dan polisi tak bermoral itu tidak mau menerima salinan paspor sebagai identitas diri, lalu membawa Sri dan juga sopir taksi ke kantor polisi di Bukit Mertajam. Namun kemudian si sopir taksi dilepas, dan Sri tetap ditahan.

Ketiga polisi jahanam tersebut, kata Sri, meminta uang kepadanya agar dilepas, namun karena ia tidak membawa uang, ketiga polisi bejat itu kemudian meminta pelayanan sex sebagai gantinya.

"Lalu saya diperkosa," lapor korban kepada polisi di Markas Besar Polisi Daerah Seberang Perai Tengah.


Tunggul Naibaho

3 Polisi Malaysia Biadab Perkosa TKW di Kantornya


Bukit Mertajam, PODIUM - Seorang TKW asal Indonesia telah menjadi korban kekerasan seksual tiga oknum polisi Diraja Malaysia. Hal ini dilaporkan korban ke Markas Besar Kepolisian Daerah Seberang Perai Tengah.

TKW yang bekerja di toko makanan dan berusia sekitar 25 tahun itu mengaku diperkosa oleh ketiga aparat keparat tersebut di kantornya. Setelah puas melepaskan nafsu syahwatnya, TKW asal Jawa Tengah itu di buang ke Taman Impian Alma, di Bukit Mertajam.

Ikhwal penangkapan atas TKW tersebut ketika korban sedang menumpang taksi. Namun kemudian taksi yang ditumpangi korban dihentikan tiga polisi yang menggunakan mobil Proton dan menanyakan identitas.

"Ketika itu, saya hanya membawa salinan paspor. Dan polisi itu tidak mau menerima salinan paspor dan mereka membawa saya dan juga sopir taksi ke kantor polisi," ujar TKW yang tidak disebutkan namanya kepada petugas kepolisan daerah Seberang Perai Tengah, seperti dikutip Sinar Harian, Sabtu 10 November 2012.

Ketiga polisi tersebut kemudian melepaskan si sopir taksi, namun menahan perempuan yang telah bekerja selama dua tahun di negeri jiran tersebut.

Ketiga polisi jahanam tersebut, kata korban, meminta uang kepada dirinya agar dilepas, namun karena ia tidak membawa uang, ketiga polisi bejat itu kemudian meminta pelayanan sex sebagai gantinya.

"Saya terpaksa, dan saya diperkosa," lapor korban kepada polisi di Markas Besar Polisi Daerah Seberang Perai Tengah.

Pihak kepolisian Seberang Perai Tengah, sedang mengusut kasus pemerkosaan ini, dan berjanji akan memberikan sanksi kepada ketiga polisi tersebut jika memang terbukti melakukan pemerkosaan.


Tunggul Naibaho

"Si Anak Singkong" Malas Ngomong, Mulutnya Penuh Keju


Jakarta, PODIUM - Konglomerat Indonesia, Chairul "Si Anak Singkong" Tanjung, enggan memberikan komentar terkait aksi anggota Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) di rumahnya kemarin, 4 November 2012.

"Si Anak Singkong", relatif bungkam dan hanya mengeluarkan sepatah dua kata, untuk menolak berkomentar. Mulutnya, seperti penuh tersumpal keju.

"Nanti saja ya. Enggak...enggak," ujar Chairul singkat, dan patah-patah, saat dikonfirmasi wartawan usai menjadi pembicara di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (5/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan anggota SPCI yang didukung solidaritas aksi oleh ratusan aktivis buruh dari Sekber Buruh Jabodetabek menggeruduk kediaman Chairul Tanjung, Minggu (4/11) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Aksi pada hari itu semula berpusat di Carrefour Cempaka Putih, Jakarta Pusat, namun akhirnya dialihkan ke rumah Chairil. 

Para aktivis buruh menjadi sangat marah, karena 40 karyawan Carrefour Cempaka Putih yang ikutan dalam aksi pada hari itu ikutan dipecat, karena melakukan aksi mogok selama 14 hari.

Ke-40 karyawan itu sendiri melakukan aksi mogok sebagai bentuk solidaritas atas PHK sepihak yang dilakukan Carrefour Cempaka Putih kepada empat rekan mereka.



Tunggul Naibaho

Hapus Outsourcing Baru Rencana, Muhaimin Sudah Main Gertak

Jakarta, PODIUM - Penghapusan outsourcing baru sekedar direncanakan, dan belum lagi dilaksanakan, tetapi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, sudah berkacak pinggang dan main gertak kepada buruh yang seharusnya dibela kepentinganya, siang dan malam, 1 x 24 jam!

Muhaimin mengatakan, JIKA, aturan ketenagakerjaan yang baru tentang outsourcing sudah diterbitkan maka tidak boleh lagi ada aksi sweeping buruh ke pabrik-pabrik. Dan kalau itu terjadi, maka hal itu bukan lagi soal perburuhan, tetapi sudah menjadi masalah PIDANA!!

"Dilaksanakan saja belum (penghapusan outsourcing), ekh, Cak Imin (Muhaimin Iskandar, red) udah maen gertak-gertak segala. Memang apa yang dia lakukan buat buruh selama jadi menteri?" komentar Koordinator Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR), Ali Ronin Naibaho, dihubungi per telepon, Senin (5/11/2012).

Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar menyatakan akan menghapus sisitim kerja outsourcing dan akan menggantikanya dengan sistem borongan kerja. Hal itu dikatakanya beberapa hari lalu di Surabaya, Jawa Timur.

Kemudian, Muhaimin mengatakan, jika peraturan yang baru tentang outsourcing sudah diterbitkan, maka dia meminta agar tidak ada lagi aksi-akasi buruh yang menggangu proses produksi. dan jika aksi sweeping masih terjadi, maka hal itu sudah masuk ranah pidana.

"Kalau sudah pidana, itu urusan aparat penegak hukum,"kata Muhaimin di Jakarta, Minggu (4/11), sambil meminta para pengusaha juga mematuhi aturan (yang baru akan diterbirkan) tentang outsourcing.

Menurut Ali Ronin, meski peraturan soal outsourcing sudah diterbitkan, aksi dan mogok tetap menjadi hak buruh, menjadi hak dan senjata buruh untuk melawan penindasan oleh para kapitalis dan para kompradornya.

"Apa Muhaimin mau bilang, kalau buruh melakukan aksi, itu adalah perbuatan pidana. Lalu kalau dia korupsi di kantor kementerianya, itu soal perburuhan? Jangan ngaco, dong!!" teriak Ali Ronin dari seberang telepon.

Janji Muhaimin untuk meneken belied outsourcing akhir Oktober, melenceng, bahkan janji akan meneken pada Jumat (2/11), lagi-lagi meleset.

Tunggul Naibaho

40 Buruh Carrefour Dipecat, Rumah Chairul Tanjung Didemo

Massa aksi buruh di depan Carrefour-Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (4/11).
Jakarta, PODIUM - Sekitar 40 buruh Carrefor Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dipecat pihak manejemen karena melakukan aksi mogok kerja selama 18 hari. Pemecatan dilakukan bersamaan dengan aksi solidaritas 500-an aktivis buruh di depan Carrefour Cempaka Putih, Minggu (4/11/2012).

Akibat aksi ini, jalan Suparpto menjadi macet total. Kemacetan bahkan menjalar hingga ke Tanjung priok dan Cililitan. Aksi mogok 40 karyawan Carrefour dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh pihak manajemen. Namun solidaritas tersebut berbuah pahit, ke-40 karyawan tersebut ikut dipecat.

"Ini adalah pelanggaran atas UU, mogok adalah hak buruh," kata Nisma Abdullah, salah seorang anggota Presedium Sekber Buruh.

Iwan Setiawan, dari Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) yang juga menjadi pimpinan aksi, lalu menggeser massa aksi menuju kediaman pemilik Carrefour, Chairul Tanjung di Jalan Teuku Umar No 50, Menteng, Jakarta Pusat.

Di depan kediaman Chairul :Si Anak Singkong" Tanjung, para demonstran meneriaki Chairul Tanjung sebagai kapitalis bermulut manis dan pembohong besar.

"Chairul Tanjung menyebut dirinya dalam bukunya sebagai "Si Anak Singkong" yang perduli kepada rakyat kecil. Tetapi nyatanya, jangankan kepada rakyat kecil diluaran sana, kepada karyawanya sendiri dia melakukan pendindasan dan berlaku sewenang-wenang," Sultoni dari federasi Buruh progresif.

Para aktivis buruh gagal menemui Chairul Tanjung, karena Chairul kata penajga rumahnya, sedang berada di Singapura.

Tunggul Naibaho

Muhaimin Hapus Outsourcing

Aksi buruh Menuntut Penghapusan sistim kerja outsourcing
Surabaya, PODIUM - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar segera akan menghapus sistem kerja model outsourcing. Hal itu dikatakanya usai berdialog dengan  perwakilan buruh di Sidoarjo, Kamis 1 November 2012.

Muhaimin memastikan tidak akan ada lagi istilah outsourcing, dan sistem ini akan diganti dengan sistem borongan kerja.

"Saya segera akan menerbitkan peraturan untuk itu, sehingga ke depan tidak ada lagi istilah outsourcing. Yang ada adalah sistem borongan kerja," kata Muhaimin.

Sistem borongan kerja, lanjut Muhaimin, tetap hanya terbatas pada lima jenis pekerjaan yakni, katering, transportasi, keamanan, cleaning service, dan jasa penunjang pertambangan.

Peraturan baru tentang sistem borongan kerja ini, diyakini Muhaimin akan memberikan kepastian hukum dan masa depan pekerja. Demikian pula, pengusaha juga tidak perlu khawatir, karena aturan baru tersebut tidak akan menutup model borongan pekerjaan ataupun hubungan kerja langsung melalui perjanjian kerja waktu tertentu.

"Setelah peraturan ini keluar, saya harap tidak ada lagi istilah outsourcing dalam dunia kerja," tegas Muhaimin sekali lagi.

Keputusan ini terpaksa harus diambil Muhaimin mengingat massifnya aksi demonstrasi buruh belakangan ini yang menuntut penghapusan outsourcing.

Selanjutnya, Muhaimin memberikan waktu 6-12 bulan kepada perusahaan outsourcing untuk menghentikan kegiatannya. Jika masih tetap beroperasi, ancam Muhaimin, pihaknya akan memberikan sanksi administrasi dan kemungkinan pencabutan izin.
Mengenai sanksi pidana, hal itu masih akan diatur dalam undang-undang yang lain, pungkas Muhaimin.


Tunggul Naibaho

Polisi dan Hujan Gagalkan Buruh Blokir Jagorawi


Polisi menahan aksi buruh Bogor yang bermaksud memblokir jalan tol jagarawi
Bogor, PODIUM - Ribuan buruh gagal bertemu dan berdialog dengan Bupati Bogor, Rahmat Yasin, yang menuntut kenaikan upah minumum untuk kabupaten Bogor, Senin 29 Oktober 2012.  Aksi lanjutan para buruh untuk memblokir jalan tol Jagorawi di kawasan sentul, juga gagal.

Para buruh menuntut kenaikan upah minumum untuk wilayah kabupaten Bogor dari Rp1,5 juta ke kisaran Rp 2 juta lebih. Selain itu para buruh juga menyatakan menolak sistim outsourcing.

Kedua aksi para buruh tersebut diwarnai bentrok dan aksi saling dorong dengan para petugas kepolisian Polresta Biogor, baik ketika aksi terjadi di depan kantor Bupati maupun di pinggiran jalan tol jagorawi di kawasan sentul.
 


SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Pengunjung

Copyright © 2011. Podium Interaktif - All Rights Reserved
Pasang IKLAN, email Ke: podiuminteraktifnews@gmail.com