2 Rusunawa Segera Dibangun di Jakarta

Jakarta, PODIUM - Dua rumah susun sederhana sewa (rusunawa) segera dibangun pemerintah di dua lokasi berbeda di Jakarta, yakni di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan dan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Untuk membangun kedua rusunawa tersebut pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1,3 trilun. Pembangunan rusunawa Kampung Melayu akan dimulai tahun depan, sedangkan rusunawa Pasar Rumput, kemungkinan baru dapat direalisasi pembangunanya pada tahun 2014.

“Rusunawa Pasar Rumput, kemungkinan baru direalisasi pada 2014 karena masih harus dibahas persoalan relokasi sementara para pedagang,” kata Lukman Hakim, asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak, Kemenpera di Jakarta, Rabu (28/11).

Para pedagang di Pasar Rumput, tidak akan akan dipindahkan, hanya akan direlokasi selama  pembangunan berlangsung.

"Jika sudah selesai mereka akan dikembalikan lagi, dan mereka bisa menempati lot-lot yang ada pada rusunawa tersebut," terang Lukman Hakim.

Pembangunan kedua rusunawa tersebut dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2013. Sebelumnya, rusunawa akan dibangun di atas permukaan kali Ciliwung, namun rencana tersebut dibatalkan.

Helmii R

Pajak Dipungut Baru Capai Rp700 Triliun

Jakarta, PODIUM - Penerimaan pajak hingga pertengahan November 2012 baru mencapai angka Rp700 triliun, dari target sebesar Rp885,5 triliun.

Dan upaya memenuhi target, yaitu mengejar angka Rp185 triliun pada sisa tahun berjalan, dirasa sulit, karena tren penerimaan pajak pada akhir tahun, biasanya cenderung menurun.

"Saya tidak bisa bilang (pencapaian target). Pokoknya kali ini berat," ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 26 November 2012.

Meski demikian, Fuad Rahmany mengatakan, pihaknya terus mendorong ekstensifikasi pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pada akhir tahun, sebagai upaya menggenjot setoran.

Oenurunan penerimaan pajak pada tahun ini, terang dia, mengatakan, karena adanya  perlambatan ekonomi dunia, banyak perusahaan nasional yang mengalami penurunan laba, khususnya pada sektor pertambangan. 

"Ini juga akibat penurunan harga komoditas dunia. Dan sektor pertambangan kita terpukul," katanya, menambahkan.

Tunggul Naibaho

Kerja Ahok Jadi Tukang Potong

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Jakarta, PODIUM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan kerjaanya, "tidak enak", yakni menjadi "tukang potong".

Ahok memang ditugaskan oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk memotongi anggaran-anggaran yang dikeluarkan dinas dalam penyusunan APBD DKI 2013. Potonganya lumayan besar, yakni 25 persen.
Tugas menjadi "tukang potong" itu setidaknya tergambar dalam rapat dinas yang dilakukan Ahok bersama dinas perhubungan dan dinas PU DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelum pihak dinas membacakan anggaran yang telah disusun mereka, Ahok langsung memotong pembicaraan dan bertanya, apakah anggaran yang akan dibacakan sudah dipotong 25 persen, sesuai perintah Gubernur atau belum.

Dalam rapat yang direkam dan diupload di youtube itu, Ahok pun mengancam akan memecat pejabat eselon yang kerjanya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Sebenarnya bisa dipotong sampai 40 persen. Tetapi oke 25 persen, nanti saya akan teliti lagi, dan kalau nilai proyek masih kemahalan dan boros, maka akan saya potong lagi," tegas Ahok.

Paradigma Lama

Mengomentai seriusnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru yakni Jokowi dan Ahok memerangi inefisiensi dalam penyusunan APBN mendapat apresiasi masyarakat Jakarta.

Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria, mengatakan adalah sebuah pekerjaan dan perjuangan yang berat bagi pasangan Jokowi-Ahok untuk memerangi paradigma lama yang sudah berurat akar dalam mind-set birokrat Jakarta, yakni perilaku koruptif.

"Hampir tidak ada mata anggaran yang dimark-up. Inefisensi, adalah kata penghalusan. Dan nampaknya, Jokowi-Ahok masih ingin menghindari sarkasme dengan menyebut para aparat yang bekerja di bawahnya bermental korup!," tegas Agus.

Para pejabat dan birokrat di Pemprov DKI Jakarta, menurut Agus, saat ini sangat terganggu dengan paradigma baru yang akan dijalankan Jokowi-Ahok.

"Biasanya, semua serba mudah dan gampang mendapat uang, tetapi sekarang, tidak lagi. Salah-salah dibawa ke KPK, salah-salah dilaporkan ke jaksa," kata Agus.

Tidak menutup kemungkinan, kalangan birokrat hitam akan melakukan perlawanan secara diam-diam.

"Dan kalau itu terjadi, maka ANCaR menyatakan berada di belakang Gubernur dan Wakil Gubernur," tegas Agus.

Tauviq LL

Konsep Kampung Deret Jokowi Rp600 M

Jakarta, PODIUM - Konsep kampung deret Jokowi, pembangunanya akan terealisir dalam waktu dekat dengan menggunakan dana APBN dan juga APBD DKI Jakarta. Untuk dana awal, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah menyiapkan dana sebesar Rp600 miliar.

Konsep kampung deret Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, adalah konstruksi rumah susun sewa yang dibangun secara horisontal di permukaan kali Ciliwung. Namun oleh Kemenpera konstruksinya dibangun secara vertikal, dan tetap melintang di atas kali.

“Jadi sebenarnya rusunawa ini penerjemahan dari konsep kampung deret Joko,” aku Menetri Perumahan Rakyat, Djan Faridz saat ditemui usai rapat terbatas di kantornya Senin, 12 November 2012.

Kampung deret akan dibangun di muara Sungai Ciliwung di kawasan Casablanca, Jakarta Pusat. Tingginya akan mencapai 24 lantai, dengan luas per rumah antara 36-40 M2.

Bedanya, kata dia, konsep kampung deret milik Joko dibangun horizontal di sepanjang bantaran sungai dengan lebih dahulu menggeser bangunan beberapa meter dari sungai. Sedangkan rusunawa yang siap dibangun pemerintah itu, nantinya akan dibangun secara vertikal melintang di bantaran dan sungai Ciliwung.

Dana konstruksi tersebut, kata Djan, akan dilaksanakan dengan skema pembiayaan tahun jamak. Sedangkan biaya relokasi warga yang saat ini tinggal di bantaran Cungai Ciliwung, menurut Djan akan dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan kampung deret ini, akan melibatkan tiga institusi, selain Pemprov DKI Jakarta, juga akan melibatkan Kemenpera dan Kementerian PU.

Tunggul Naibaho

Jokowi Jengkel, Minta Disdik Fokus 4 Hal

Jakarta, PODIUM - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menolak 177 program yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta senilai Rp85 miliar karena menganggap program tersebut tidak jelas, absurd, monoton, dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Jokowi meminta  Dinas Pendidikan DKI fokus kepada hal-hal yang utama dan konkrit, yakni,  soal akses pendidikan masyarakat tidak mampu, kualitas pendidikan, masalah sarana prasarana pendidikan dan masalah tawuran.

"Enggak usah monoton kayak dulu, itu rutinitas, ya, gitu-gitu aja. Kompetensi itulah peningkatan ini lah, apa itu. Saya baca semuanya sumir, absurd," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 9 November 2012.

Jokowi nampaknya sudah mengenal betul watak birokrat Indonesia, dan tidak terkecuali PNS di Pemprov DKI Jakarta, yang kerap berteori di atas kertas, dan ujung-ujungnya melakukan inefisiensi bahkan korupsi, 

Karena itu Jokowi mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, agar mendahulukan hal-hal yang urgen dan konkrit, dan bukan malah memprioritaskan hal-hal yang tidak penting dan mengawang-awang.

"Ini, aAnggaran yang harusnya ada, eh, malah enggak ada, isu-isu utama enggak masuk, eh, yang masuk malah rutinitas monoton seperti peningkatan itu lah, mendorong ini lah, gak paham saya," ketus Jokowi jengkel.

Helmi R

Jokowi: Orang Miskin Jangan Takut Lagi ke RS

Jakarta, PODIUM -  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan peluncuran perdana Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan membagikanya langsung kepada warga Jakarta, Sabtu 10 November 2012.

Pada pembagian tahap pertama ini dibagikan KJS di beberapa wilayah kelurahan yakni di Kelurahan Pademangan Timur (497 kartu), Bukit Duri (502 kartu), Marunda (494 kartu), Tanah Tinggi (503 kartu), Tambora (504 kartu), dan Manggarai (505 kartu).

"Warga miskin jangan takut berobat ke rumah sakit. Dengan kartu sehat tadi, saudara-saudara dipastikan dapat menjalani rawat inap," kata Jokowi di kelurahan Pademangan Timur, Sabtu (10/11).

Jokowi yang mendapat sambutan hangat warga mengatakan, peluncuran kartu sehat ini dilakukan pihaknhya, agar warga miskin tidak lagi trauma datang ke rumah sakit.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, data penerima kartu sehat disesuaikan dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. 

Seluruh warga pemilik kartu sehat dapat berobat gratis di puskesmas, atau menjalani perawatan di 88 rumah sakit (kelas III) yang sudah menandatangani MoU dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Semua warga bisa mendapat kartu sehat, termasuk warga yang kaya, tetapi asal tidak malu," ujar Jokowi.

Sementara itu sebelumnya, wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, anggaran untuk kesehatan warga DKI mencapai Rp4 triliun per tahun. Dan bagi warga pemegang KJS, peng-coveran dana tidak akan dibatasi.

"Tidak ada pembatasan dana cover, soal teknisnya bagaiaman, sedang kita bahas," kata Basuki.

Helmi R

Hari Pahlawan, Warga Jakarta Dapat Kartu Sehat

Jakarta, PODIUM - Warga Jakarta akan mendapat Kartu Jakarta Sehat (KJA) bertepatan dengan perayaan Hari Pahlawan pada Sabtu 10 November 2012, besok. Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo usai Sholat Jumat di Balaikota Siang tadi, Jumat (9/11).

Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa program KJS telah rampung 100 persen, dan siap diluncurkan besok. KJS, kata Jokowi, bukan sekedar kartu berobat gratis, tetapi juga sebuah kartu dengan sistem rekam medis bagi pemegang kartunya.

"Jadi kalau bulan ini sakit panu, terus bulan depan masuk angin, semuanya ada catatanya. Ada rekam medisnya. Jadi KJS, berbeda dengan kartu berobat gratis," kata Jokowi sambil tersenyum.

Untuk tahap pertama, jelas Jokowi, akan dibagikan 3.000 kartu hingga akhir tahun. Dan ada enam kelurahan yang dijadikan percontohan pertama yakni, kelurahan Pademangan, Tambora, Bukit Duri, Marunda, Tanah Tinggi, dan Manggarai.

Semua warga DKI berhak memiliki kartu ini dengan cara mendaftarkan diri ke puskesmas. Namun, lanjut dia, KJS terbatas hanya untuk warga miskin yang berdasarkan data berjumlah sekitar 4,7 juta orang.

Syarat lainya, kata Jokowi, warga bersedia dirawat di RSUD kelas tiga.

"Tetapi kalau kebetulan kamar kelas tiga penuh, akan kita rujuk ke kelas dua," kata Jokowi mantap.

Helmi R