MKRI Tuntut Nasionalisasi Migas

Jakarta, PODIUM - Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menuntut pemerintah Indonesia segera melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas (Migas) yang faktanya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing.

Selain itu MKRI juga menuntut segera dilakukan penuntasan kasus-kasus korupsi, terutama yang terjadi di lingkaran kekuasaan atau lingkaran Istana Negara.

"Ada lima tuntutan MKRI yang akan disampaikan pada aksi Senin 25 Maret pekan depan," kata Koordinator MKRI, Ratna Sarumpaet kepada wartawan usai bertemu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kediaman Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat 22 Maret 2013.

Adapun tiga tuntutan MKRI lainya adalah, turunkan harga kebutuhan pokok, penghentian keran impor kebutuhan pokok dan penghentian konflik agama, suku, dan ras. 

Ratna menegaskan, kelima tuntutan MKRI itu akan disampaikan secara damai, dan rencananya akan turun sekitar 3.000 massa yang terdiri dari berbagai elemen, terutama elemen buruh dan tani.

"Kita akan sampaikan semua tuntutan secara damai. Dan tuntutan kami hanya lima isu tersebut, tidak ada isu di luar itu," tegas Ratna.

Tunggul Naibaho

Amankan Kasus Hambalang SBY Calonkan Agus Marto Sebagai Gubernur BI

Jakarta, PODIUM - Presiden SBY menjadikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia. Karena hanya mengajukan satu calon, kalangan DPR menilai SBY telah mendikte parlemen.

Bahkan pencalonan tunggal Agus Marto tersebut diduga kuat adalah upaya pengamanan ekstra SBY atas kasus mega proyek "Hambalang" yang telah menyeret sejumlah petinggi Partai Demokrat, dan diduga masih ada elit-elit PD lainya yang terlibat.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 tahun 2010, untuk pencairan dana Hambalang kan harus ditandatangani oleh dia (Agus Martowardoyo, red). Jadi nggak logis kalau dia nggak mengesahkan, dan buktinya, uangnya sudah cair dan tersebar dimana-mana," kata Rizal Malarangeng yang juga adiknya mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng, di Jakarta, Senin, 4 Maret 2013.

Rizal mengatakan, KPK seharusnya berani menyeretnya dan menetapkan Agus sebagai tersangka, dan bukan hanya sebagai saksi.

"Ini terkesan, SBY ingin menyelamatkan Agus Marto dengan cara memindahkannya dari pos Menkeu ke pos baru yakni Gubernur BI, yang sama sekali tidak berhubungan dengan kasus Hambalang," ujar Rizal. 

Sementara itu dalam kasus Hambalang, selain Andi Malarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum juga sudah jadi tersangka dalam kasus ini. Selain itu, rumor berkembang menyebutkan bahwa Sekjen PD yang juga adalah putra bungsu SBY,  Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), juga menerima aliran dana dari proyek Hambalang.

Atas pencalonan tunggal Agus Marto ini, kalangan DPR juga merasa tidak nyaman, karena merasa telah didikte oleh Presiden. Namun demikian, Fraksi Partai Hanura telah secara tegas menyatakan menolak Agus Marto.

"Fraksi Partai Hanura sebagai kepanjangan tangan dari DPP, secara resmi menolak pencalonan tunggal Agus Marto sebagai calon Gubernur BI yang diajukan Presiden SBY," tandas Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin, di Jakarta, Minggu (4/3).

Menurutnya, sikap Fraksi Hanura ditetapkan setelah berkonsultasi dan mendapat arahan dari Ketua Umum Wiranto. Penolakan itu dilakukan karena SBY hanya mengirim satu kandidat. Jika mengesahkan usulan Presiden SBY, DPR hanya mengamini saja.

"Hal ini dikarenakan, presiden yang cuma mengirim satu nama. Atinya, sama saja dengan presiden memerintahkan fraksi di DPR untuk mengesahkan apa yang diusulkannya," ujar Saleh.

Sedangkan fraksi PPP dan juga Golkar sudah menyatakan sikap bahwa pencalonan Agus secara politik bermasalah. Karena selain pernah ditolak DPR ketika juga mencalon menjadi Gubernur BI, tetapi juga pernah melakukan perlawanan kepada DPR saat akan membeli sisa saham PT Newmont, beberapa waktu lalu.

"Agus Marto ini pernah ngotot ingin membeli saham Newmont tanpa persetujuan DPR, dan mengaku siap mundur jika investasi ini gagal. Namun ketika gagal, dia ternyata tidak mundur," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz.

Niat pembelian saham tersebut gagal, karena gugatan yang diajukan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi menyatakan Menteri Keuangan harus meminta ijin terlebih dahulu ke DPR. 

Sebelum menjabat sebagai Menkeu, Agus Martowardhoyo pernah menjadi penjabat Direktur Utama Bank Mandiri sejak 2005, Direktur Bank Permata 2002-2005, Direktur Utama Bank Bumiputera 1995-1998, dan Direktur Utama Bank Ekspor Impor Indonesia pada 1998.

tauviq.

Indonesia Bebas Narkoba 2015, Naif

Jakarta, PODIUM - Pernyataan pemerintah dan Polri yang menyatakan Indonesia akan bebas narkoba pada tahun 2015 adalah sesuatu yang naif. Faktanya, kasus narkoba hari ke hari semakin menjadi.

Bahkan kasus narkoba sudah mendominasi kasus-kasus hukum di kepolisian, dan penjara penuh dengan para pemakai dan pengecer narkoba.

"Pemerintah perlu merevisi ulang target tersebut, adalah naif Indonesia bisa bebas narkoba pada tahun 2015," kata koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria di Jakarta, Kamis 27 Desember 2013.

Agus bahkan mendesak pemerintah dan Polri segera meminta maaf kepada masyarakat, karena target membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015 meleset alias gagal.

"Kecuali pemerintah masih optimis, ya gak perlu minta maaf. Tapi kalau optimis, apa indikatornya," tanya Agus.

Agus lalu mencontohkan peningkatan kasus narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya, salah satu wilayah yang dapat dijadikan barometer kinerja Polri dalam pemberantasan narkoba. 

Polda Metro Jaya, kata Agus, telah melansir terjadi peningkatan kasus narkoba di wilayah hukumnya dari 4.817 kasus pada tahun 2011, meningkat menjadi 4.836 kasus pada tahun 2012.

"Meski Kapolda Metro Jaya mengklaim berhasil mengungkap semua kasus yang masuk, tetapi kita tetap prihatin, karena upaya preventif tidak jalan, dan upaya represif, tidak juga membuat jera para pelaku," kata Agus.

Agus menyadari, bukanlah hal yang mudah menghadapi para mafia narkoba yang memiliki jaringan luas, modus yang lihai, dan juga uang yang banyak. Karena itu Agus menekankan  agar Polri dan BNN bekerja profesional, dan menyadari betul bahaya narkoba bagi generasi muda. 

"Polri harus terlebih dahulu bersih dari pengaruh narkoba dan para mafianya," tegas Agus.

Agus sendiri mensinyalir, ada negara tetangga yang menggunakan narkoba untuk menghancurkan generasi muda bangsa. Ketika ditanya negara tetangga mana, Agus dengan enteng menjawab, ya, Malaysia, siapa lagi. 

tauviq

SBY Sebaiknya Bubarkan Partai Demokrat

Jakarta, PODIUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) harus segera melakukan tindakan tegas atas situasi PD yang dililit berbagai kasus korupsi.

Tindakan tegas itu adalah, melakukan pembersihan atas kader-kadernya yang korup, atau bahkan bila perlu membubarkan Partai Demokrat.
"Sebaiknya dibubarkan saja (PD), karena partai tersebut pada akhirnya akan hancur juga, karena rakyat telah kehilangan kepercayaan," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah di Jakarta, Senin 10 Desember 2012.

Iberamsjah, tidak menampik masih adanya harapan untuk memperbaiki PD, hanya saja hal tersebut tidak mudah dilakukan.

"Diperlukan waktu dua atau tiga tahun untuk memperbaikinya. Caranya, yaitu dengan membersihkan partai dari para pengurusnya yang korup," kata Iberamsjah.

Dan menurut dia, pada pemilu 2014 PD akan kalah dan banyak kehilangan suara. 

"Jangankan massa dan simpatisan, para kadernya di akar rumput juga sudah malu atas perilaku para elit PD," tambahnya.

Tunggul Naibaho

Peradaban Indonesia Berada Pada Titik Nadir

Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria.

Jakarta, PODIUM - Peradaban Indonesia saat ini sedang berada pada titik nadir. Degradasi moral, terutama yang diperlihatkan para pejabat publik, telah membuat bangsa kehilangan pegangan.

Pada masa Rezim SBY saat ini, para pejabat seenaknya melakukan kebohongan publik di media, memutarbalikan fakta, menjungkirbalikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang ada.

"Rezim SBY sekarang, ini adalah masa paling bejat dan tolol. Bayangkan bagaimana bisa seorang menteri pencoleng dielu-elukan karena dia maling, bagaimana bisa kasus Bank Century yang sudah terang benderang diputarbalikkan," tegas Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria, ketika dihubungi, Senin 10 Desember 2012.

Menurut Agus, meski rezim Suharto juga adalah rezim otoriter, tetapi setidak-tidaknya pada masa itu Suharto masih mampu menegaskan satu hal yang esensial, yaitu bahwa kekuasaan adalah wilayah yang sakral.

"Sekarang, banyak pemimpin kardusan muncul. Pada masa Suharto, mana seorang anak ingusan bisa menduduki kursi Sekjen dari sebuah partai berkuasa," tegas Agus.

Masa Suharto, tambah Agus, korupsi dilokalisir, jaman sekarang tiap orang rebutan korupsi, seakan-akan, kalau tidak korupsi adalah sebuah ketidakberuntungan.

"Semua pejabat rebutan korupsi, mulai dari pejabat di pusat hingga pejabat di daerah. Habis, habis, sudah uang rakyat dirampok para pejabat bejat republik ini," kata Agus terdengar emosional.

Solusinya, kata Agus, tidak lain daripada memperkuat rakyat. Rakyat harus diberi kesadaran untuk melawan, tegas Agus.


Tauviq LL

Intensif Untuk Operator Blok East Natuna

Jakarta, PODIUM - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menyatakan pemerintah dapat memenuhi permintaan insentif yang diajukan Konsorsium operator blok East Natuna. Namun hal tersebut baru dapat diputuskan setelah pihaknya melakukan pembahasan detil bersama Kementerian ESDM dan BKPM.

Konsorsium operator blok East Natuna terdiri dari empat perusahaan yakni Pertamina, PTT EP, Total E&P Indonesie, dan ExxonMobil.
 
"Soal itu (intensif) tidak terlalu sulit mendiskusikannya karena sudah ada modelnya, tinggal bagaimana detilnya, seperti investasinya berapa atau initial rate of return berapa," ujar Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 10 Desember 2012.

Agus optimis, jika pembahasan dapat cepat dilakukan, maka bentuk insentif tersebut dapat dikeluarkan pada tahun ini.

Proyek pengeboran gas terbesar di Kepulauan Riau di blok East Natuna masih tertunda, karena insentif yang diharapkan oleh konsorsium operator blok tersebut masih belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Pihak Pertamina sendiri telah menandatangani perpanjangan prinsip kesepakatan (principle of agreement/PoA) pengembangan Blok East Natuna yang habis pada 10 Desember 2012.

Sehingga diharapkan, setelah keluarnya kebijakan masalah intensif tersebut, maka kontrak perjanjian (production sharing contracts/PSC) dapat segera ditandatangani.

Insentif, jelas adalah sebuah kebijakan yang akan mengurangi pendapatan negara, sehingga hal ini harus dibahas dengan Kementerian Keuangan, kata  Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini yang ditemui sebelumnya di Balai Kartini, Jakarta.

Blok East Natuna diperkirakan memiliki cadangan gas sekitar 200 triliun kaki kubik (tcf). Namun karena dalam blok tersebut juga banyak terkandung karbondioksida (CO2) sehingga blok tersebut diperkirakan hanya mampu memproduksi sekitar 45 tcf.

Konsorsium menyatakan menghabiskan dana sekitar USD 40 miliar untuk proyek pengeboran gas tersebut.


Riky Rinovsky

Jakarta Bakal Terapkan Nopol Genap-Ganjil

Jakarta, PODIUM - Pemerintah Provinsi DKI dan Polda Metro Jaya mencapai kata sepakat untuk menerapkan nomor polisi (nopol) genap-ganjil, sebagai solusi radikal untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibukota.

Penerapan Nopol genap-ganjil (GG) rencananya akan dimulai Maret 2013. Dan penerapan Nopol GG ini akan diberlakukan di wilayah 3 in 1 dan juga jalan-jalan protokol utama dan juga jalur yang dilalui busway, dan hanya berlaku pada hari kerja Senin s/d Jumat, mulai pukul 06.00-20.00 WIB.
"Ya, kita kan terapkan Maret 2013. Semakin cepat semakin baik. Gak perlu ditunda sampai Juni 2013," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya di Balaikota, Kamis 6 Desember 2012.

Menyusul kebijakan tersebut Pemrov DKI juga akan menambah armada angkutan umum, dan Jokowi mengatakan pada tahun 2013 akan ada penambahan armada angkutan umum sebanyak 102 bus gandeng.

Untuk memudahkan mengindentifikasi Nopol GG, maka rencananya pada plat nopol akan dipasangi stiker yang warnanya berbeda antara nopol genap dengan nopol ganjil.

"Kalau yang genap, misalnya, kuning, yang ganjil warna merah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menyambung omongan Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut unsur masyarakat lainya, yang diwakil Dewan Transportasi, YLKI, dan juga pakar transportasi.

Wakil Dirlantas Polda Metrfo Jaya, AKBP Wahono, meyakini kebijakan ini akan mampu mengurangi tingkat kemacetan hingga 40 persen.

Helmi R