Jakarta, PODIUM - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menolak 177 program yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta senilai Rp85 miliar karena menganggap program tersebut tidak jelas, absurd, monoton, dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Jokowi meminta Dinas Pendidikan DKI fokus kepada hal-hal yang utama dan konkrit, yakni, soal akses pendidikan masyarakat tidak mampu, kualitas pendidikan, masalah sarana prasarana pendidikan dan masalah tawuran.
"Enggak usah monoton kayak dulu, itu rutinitas, ya, gitu-gitu aja. Kompetensi itulah peningkatan ini lah, apa itu. Saya baca semuanya sumir, absurd," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 9 November 2012.
Jokowi nampaknya sudah mengenal betul watak birokrat Indonesia, dan tidak terkecuali PNS di Pemprov DKI Jakarta, yang kerap berteori di atas kertas, dan ujung-ujungnya melakukan inefisiensi bahkan korupsi,
Karena itu Jokowi mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, agar mendahulukan hal-hal yang urgen dan konkrit, dan bukan malah memprioritaskan hal-hal yang tidak penting dan mengawang-awang.
"Ini, aAnggaran yang harusnya ada, eh, malah enggak ada, isu-isu utama enggak masuk, eh, yang masuk malah rutinitas monoton seperti peningkatan itu lah, mendorong ini lah, gak paham saya," ketus Jokowi jengkel.
Helmi R
