2 Rusunawa Segera Dibangun di Jakarta

Jakarta, PODIUM - Dua rumah susun sederhana sewa (rusunawa) segera dibangun pemerintah di dua lokasi berbeda di Jakarta, yakni di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan dan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Untuk membangun kedua rusunawa tersebut pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1,3 trilun. Pembangunan rusunawa Kampung Melayu akan dimulai tahun depan, sedangkan rusunawa Pasar Rumput, kemungkinan baru dapat direalisasi pembangunanya pada tahun 2014.

“Rusunawa Pasar Rumput, kemungkinan baru direalisasi pada 2014 karena masih harus dibahas persoalan relokasi sementara para pedagang,” kata Lukman Hakim, asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak, Kemenpera di Jakarta, Rabu (28/11).

Para pedagang di Pasar Rumput, tidak akan akan dipindahkan, hanya akan direlokasi selama  pembangunan berlangsung.

"Jika sudah selesai mereka akan dikembalikan lagi, dan mereka bisa menempati lot-lot yang ada pada rusunawa tersebut," terang Lukman Hakim.

Pembangunan kedua rusunawa tersebut dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2013. Sebelumnya, rusunawa akan dibangun di atas permukaan kali Ciliwung, namun rencana tersebut dibatalkan.

Helmii R

Pajak Dipungut Baru Capai Rp700 Triliun

Jakarta, PODIUM - Penerimaan pajak hingga pertengahan November 2012 baru mencapai angka Rp700 triliun, dari target sebesar Rp885,5 triliun.

Dan upaya memenuhi target, yaitu mengejar angka Rp185 triliun pada sisa tahun berjalan, dirasa sulit, karena tren penerimaan pajak pada akhir tahun, biasanya cenderung menurun.

"Saya tidak bisa bilang (pencapaian target). Pokoknya kali ini berat," ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 26 November 2012.

Meski demikian, Fuad Rahmany mengatakan, pihaknya terus mendorong ekstensifikasi pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pada akhir tahun, sebagai upaya menggenjot setoran.

Oenurunan penerimaan pajak pada tahun ini, terang dia, mengatakan, karena adanya  perlambatan ekonomi dunia, banyak perusahaan nasional yang mengalami penurunan laba, khususnya pada sektor pertambangan. 

"Ini juga akibat penurunan harga komoditas dunia. Dan sektor pertambangan kita terpukul," katanya, menambahkan.

Tunggul Naibaho

Kerja Ahok Jadi Tukang Potong

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Jakarta, PODIUM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan kerjaanya, "tidak enak", yakni menjadi "tukang potong".

Ahok memang ditugaskan oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk memotongi anggaran-anggaran yang dikeluarkan dinas dalam penyusunan APBD DKI 2013. Potonganya lumayan besar, yakni 25 persen.
Tugas menjadi "tukang potong" itu setidaknya tergambar dalam rapat dinas yang dilakukan Ahok bersama dinas perhubungan dan dinas PU DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelum pihak dinas membacakan anggaran yang telah disusun mereka, Ahok langsung memotong pembicaraan dan bertanya, apakah anggaran yang akan dibacakan sudah dipotong 25 persen, sesuai perintah Gubernur atau belum.

Dalam rapat yang direkam dan diupload di youtube itu, Ahok pun mengancam akan memecat pejabat eselon yang kerjanya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Sebenarnya bisa dipotong sampai 40 persen. Tetapi oke 25 persen, nanti saya akan teliti lagi, dan kalau nilai proyek masih kemahalan dan boros, maka akan saya potong lagi," tegas Ahok.

Paradigma Lama

Mengomentai seriusnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru yakni Jokowi dan Ahok memerangi inefisiensi dalam penyusunan APBN mendapat apresiasi masyarakat Jakarta.

Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria, mengatakan adalah sebuah pekerjaan dan perjuangan yang berat bagi pasangan Jokowi-Ahok untuk memerangi paradigma lama yang sudah berurat akar dalam mind-set birokrat Jakarta, yakni perilaku koruptif.

"Hampir tidak ada mata anggaran yang dimark-up. Inefisensi, adalah kata penghalusan. Dan nampaknya, Jokowi-Ahok masih ingin menghindari sarkasme dengan menyebut para aparat yang bekerja di bawahnya bermental korup!," tegas Agus.

Para pejabat dan birokrat di Pemprov DKI Jakarta, menurut Agus, saat ini sangat terganggu dengan paradigma baru yang akan dijalankan Jokowi-Ahok.

"Biasanya, semua serba mudah dan gampang mendapat uang, tetapi sekarang, tidak lagi. Salah-salah dibawa ke KPK, salah-salah dilaporkan ke jaksa," kata Agus.

Tidak menutup kemungkinan, kalangan birokrat hitam akan melakukan perlawanan secara diam-diam.

"Dan kalau itu terjadi, maka ANCaR menyatakan berada di belakang Gubernur dan Wakil Gubernur," tegas Agus.

Tauviq LL

Konsep Kampung Deret Jokowi Rp600 M

Jakarta, PODIUM - Konsep kampung deret Jokowi, pembangunanya akan terealisir dalam waktu dekat dengan menggunakan dana APBN dan juga APBD DKI Jakarta. Untuk dana awal, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah menyiapkan dana sebesar Rp600 miliar.

Konsep kampung deret Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, adalah konstruksi rumah susun sewa yang dibangun secara horisontal di permukaan kali Ciliwung. Namun oleh Kemenpera konstruksinya dibangun secara vertikal, dan tetap melintang di atas kali.

“Jadi sebenarnya rusunawa ini penerjemahan dari konsep kampung deret Joko,” aku Menetri Perumahan Rakyat, Djan Faridz saat ditemui usai rapat terbatas di kantornya Senin, 12 November 2012.

Kampung deret akan dibangun di muara Sungai Ciliwung di kawasan Casablanca, Jakarta Pusat. Tingginya akan mencapai 24 lantai, dengan luas per rumah antara 36-40 M2.

Bedanya, kata dia, konsep kampung deret milik Joko dibangun horizontal di sepanjang bantaran sungai dengan lebih dahulu menggeser bangunan beberapa meter dari sungai. Sedangkan rusunawa yang siap dibangun pemerintah itu, nantinya akan dibangun secara vertikal melintang di bantaran dan sungai Ciliwung.

Dana konstruksi tersebut, kata Djan, akan dilaksanakan dengan skema pembiayaan tahun jamak. Sedangkan biaya relokasi warga yang saat ini tinggal di bantaran Cungai Ciliwung, menurut Djan akan dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan kampung deret ini, akan melibatkan tiga institusi, selain Pemprov DKI Jakarta, juga akan melibatkan Kemenpera dan Kementerian PU.

Tunggul Naibaho

Jokowi Jengkel, Minta Disdik Fokus 4 Hal

Jakarta, PODIUM - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menolak 177 program yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta senilai Rp85 miliar karena menganggap program tersebut tidak jelas, absurd, monoton, dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Jokowi meminta  Dinas Pendidikan DKI fokus kepada hal-hal yang utama dan konkrit, yakni,  soal akses pendidikan masyarakat tidak mampu, kualitas pendidikan, masalah sarana prasarana pendidikan dan masalah tawuran.

"Enggak usah monoton kayak dulu, itu rutinitas, ya, gitu-gitu aja. Kompetensi itulah peningkatan ini lah, apa itu. Saya baca semuanya sumir, absurd," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 9 November 2012.

Jokowi nampaknya sudah mengenal betul watak birokrat Indonesia, dan tidak terkecuali PNS di Pemprov DKI Jakarta, yang kerap berteori di atas kertas, dan ujung-ujungnya melakukan inefisiensi bahkan korupsi, 

Karena itu Jokowi mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, agar mendahulukan hal-hal yang urgen dan konkrit, dan bukan malah memprioritaskan hal-hal yang tidak penting dan mengawang-awang.

"Ini, aAnggaran yang harusnya ada, eh, malah enggak ada, isu-isu utama enggak masuk, eh, yang masuk malah rutinitas monoton seperti peningkatan itu lah, mendorong ini lah, gak paham saya," ketus Jokowi jengkel.

Helmi R

Jokowi: Orang Miskin Jangan Takut Lagi ke RS

Jakarta, PODIUM -  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan peluncuran perdana Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan membagikanya langsung kepada warga Jakarta, Sabtu 10 November 2012.

Pada pembagian tahap pertama ini dibagikan KJS di beberapa wilayah kelurahan yakni di Kelurahan Pademangan Timur (497 kartu), Bukit Duri (502 kartu), Marunda (494 kartu), Tanah Tinggi (503 kartu), Tambora (504 kartu), dan Manggarai (505 kartu).

"Warga miskin jangan takut berobat ke rumah sakit. Dengan kartu sehat tadi, saudara-saudara dipastikan dapat menjalani rawat inap," kata Jokowi di kelurahan Pademangan Timur, Sabtu (10/11).

Jokowi yang mendapat sambutan hangat warga mengatakan, peluncuran kartu sehat ini dilakukan pihaknhya, agar warga miskin tidak lagi trauma datang ke rumah sakit.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, data penerima kartu sehat disesuaikan dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. 

Seluruh warga pemilik kartu sehat dapat berobat gratis di puskesmas, atau menjalani perawatan di 88 rumah sakit (kelas III) yang sudah menandatangani MoU dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Semua warga bisa mendapat kartu sehat, termasuk warga yang kaya, tetapi asal tidak malu," ujar Jokowi.

Sementara itu sebelumnya, wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, anggaran untuk kesehatan warga DKI mencapai Rp4 triliun per tahun. Dan bagi warga pemegang KJS, peng-coveran dana tidak akan dibatasi.

"Tidak ada pembatasan dana cover, soal teknisnya bagaiaman, sedang kita bahas," kata Basuki.

Helmi R

Hari Pahlawan, Warga Jakarta Dapat Kartu Sehat

Jakarta, PODIUM - Warga Jakarta akan mendapat Kartu Jakarta Sehat (KJA) bertepatan dengan perayaan Hari Pahlawan pada Sabtu 10 November 2012, besok. Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo usai Sholat Jumat di Balaikota Siang tadi, Jumat (9/11).

Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa program KJS telah rampung 100 persen, dan siap diluncurkan besok. KJS, kata Jokowi, bukan sekedar kartu berobat gratis, tetapi juga sebuah kartu dengan sistem rekam medis bagi pemegang kartunya.

"Jadi kalau bulan ini sakit panu, terus bulan depan masuk angin, semuanya ada catatanya. Ada rekam medisnya. Jadi KJS, berbeda dengan kartu berobat gratis," kata Jokowi sambil tersenyum.

Untuk tahap pertama, jelas Jokowi, akan dibagikan 3.000 kartu hingga akhir tahun. Dan ada enam kelurahan yang dijadikan percontohan pertama yakni, kelurahan Pademangan, Tambora, Bukit Duri, Marunda, Tanah Tinggi, dan Manggarai.

Semua warga DKI berhak memiliki kartu ini dengan cara mendaftarkan diri ke puskesmas. Namun, lanjut dia, KJS terbatas hanya untuk warga miskin yang berdasarkan data berjumlah sekitar 4,7 juta orang.

Syarat lainya, kata Jokowi, warga bersedia dirawat di RSUD kelas tiga.

"Tetapi kalau kebetulan kamar kelas tiga penuh, akan kita rujuk ke kelas dua," kata Jokowi mantap.

Helmi R

Penerimaan Pajak Oktober, Tidak Penuhi Target

Jakarta, PODIUM - Penerimaan pajak bulan Oktober 2012 tidak memenuhi target. Realisasi hanya mencapai Rp633,29 miliar atau sekitar 71,56 persen dari target ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012, yakni sebesar Rp885,03 miliar.

Dari jumlah itu, pajak penghasilan (PPh) nonmigas menyumbang Rp309,03 miliar atau 69,33 persen dari target APBN-P 2012, dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM) senilai Rp246,62 miliar atau sekitar 73,39 persen dari target APBN.

"PPh memang agak menurun, ini akibat pengaruh perlambatan ekonomi global," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kismantoro Petrus di Jakarta, Jumat, 2 November 2012.

Pengaruh perlambatan ekonomi global ini, lanjut Krismantoro, menyebabkan rendahnya daya serap pasar global atas barang-barang ekspor Indonesia.

Menghadapi hal tersebut, maka Ditjen Pajak terus mencari wajib pajak baru, selain menggalakan penagihan pajak dengan melibatkan aparat penegak hukum, ucap Kismantoro.

Tauviq LL

Goyang Ronggeng ala BPK Dalam Audit Kasus Hambalang (Bag 1)

Jakarta, PODIUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan audit investigasi tahap I proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan hasilnya telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu 31 Oktober 2012.

BPK menyatakan telah menemukan 11 pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp243,66 miliar. Namun terkait keterlibatan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malaranggeng, dalam kasus mega korupsi proyek Hambalang ini, BPK hanya menyatakan bahwa Menteri telah melakukan: pembiaran!

Apakah betul Andi telah melakukan pembiaran, dan hanya sekedar pembiaran? Atau apakah BPK sedang bersilat lidah? Atau barangkali para auditor BPK sedang bergoyang ronggeng?

Apakah, kata teknis "pembiaran" yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo, hanyalah sebuah lenggokan dan goyangan menghindar dari tuduhan publik bahwa BPK telah diintervensi oleh kekuasaan?

Kata teknis, "pembiaran", yang disampaikan BPK, menarik untuk disimak bila dikaitkan dengan adanya tudingan kalau BPK telah diintervensi pihak-pihak tertentu. Seperti diketahui, disaat-saat rampungnya laporan hasil audit BPK tentang kasus Hambalang, tiba-tiba saja Anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, pada Kamis 18 Oktober 2012, angkat bicara dan mengatakan Hasil Audit BPK telah diintervensi pihak-pihak tertentu.

Tudingan itu disampaikan Ruki, karena nama Andi Malarangeng selaku Menteri yang bertanggungjawab atas proyek Hambalang, dan juga nama sejumlah korporasi yang terlibat dalam proyek tersebut, sama sekali tidak masuk dalam laporan hasil audit.

Laporan hasil audit pun tiba-tiba progresnya anjlok, Ketua BPK mengatakan hasil audit belum selesai dan baru mencapai 85 persen.

Dan setelah dikebut sisanya yang 15 persen, maka kemudian hasilnya disampaikan ke DPR, Rabu (31/10).

Dari 11 temuan tersebut, dua kesalahan ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng, dan kedua-duanya dengan kualitas kesalahan yang sama yaitu melakukan: pembiaran!

Pembiaran pertama, PEMBIARAN atas dan terkait permohonan kontrak tahun jamak yang dilakukan dan ditandatangani Sesmenpora, Wafid Muharram (kini berstatus terpidana dalam kasus korupsi suap Sesmenpora) menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora, dan hal itu diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yakni: PMK 56/PMK.02/2010.

Dan dengan demikian, maka Menpora juga diduga tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP 60/2008.


Pembiaran Kedua, PEMBIARAN atas dan terkait lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora yang hal itu diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

Kembali, dengan demikian Menpora juga diduga tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP 60 Tahun 2008.

Apakah tepat, kata teknis "pembiaran" dialamatkan kepada kesalahan yang dilakukan Menpora seperti disebut dalam Hasil Audit Investigasi BPK tersebut?

Atau jangan-jangan, BPK sedang bersilat lidah? Tetapi, yang jelas BPK bukanlah tukang obat, yang membual bahwa obatnya obat paling mujarab dan nomor satu di dunia.

Goyang kiri, goyang kanan, BPK adalah auditor negara, bukanlah penari ronggeng, yang dapat dibayar dan digoyang siapa saja!!

 *Pengasosian dengan menggunakan istilah penari ronggeng, sama sekali tidak bermaksud menyinggung dan merendahkan tari ronngeng dan pelaku budaya di dalamnya, mohon dimaklum dan dimaafkan. Terimakasih.

Tunggul Naibaho

150 Ribu Pelajar DKI Akan Terima Kartu Pintar

Pelajar Jakarta yang gemar tawuran

Jakarta, PODIUM - Janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, untuk memberikan bantuan dana pendidikan lewat penerbitan Kartu Pintar, akan terealisir pertengahan November 2012 ini. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, kepada pers di Balaikota, Rabu 31 Oktober 2012.

Namun demikian untuk tahap pertama ini, baru sekitar 12.266 siswa yang bisa dibantu, dari angka 50 ribu pelajar yang semula ditargetkan. Pemprov DKI Jakarta, sebenarnya, mengajukan anggaran ke DPRD sebanyak Rp150 miliar untuk meng-cover 50 ribu pelajar, namun sayangnya dewan hanya mengabulkan sebagian.
"Namun anggaran yang disetujui DPRD hanya Rp37 miliar, dan itu hanya mampu meng-cover 12.266 siswa," kata Taufik.

Meski demikian, Taufik meyakinkan, pada waktunya semua siswa dan pelajar Jakarta akan mendapat kartu pintar tersebut.

Dijelaskan Taufik, dari 12.266 kartu pintar tersebut, 2.000 sudah disebar di wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya, 3.000 kartu akan dibagikan pada 17 November 2012 pada saat peluncuran perdana Kartu Pintar tersebut oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan sisanya sebanyak 7.266 kartu, akan didistribusikan hingga akhir tahun.

Pada tahun 2013, kata Taufik, Pemprov DKI menargetkan akan menerbitkan 150 ribu Kartu Pintar untuk 150 ribu pelajar dengan total anggaran mencapai Rp378 miliar atau berkisar 27 persen dari total APBD DKI Jakarta.

Dengan perhitungan itu, maka setiap pelajar akan mendapat bantuan sebanyak Rp210 ribu untuk per bulanya, jelas Taufik.

Helmi R

Jokowi Janjikkan Rp150 T APBD Buat Rakyat

Perkampungan kumuh di Ibu Kota Jakarta

Jakarta, PODIUM - Total anggaran belanja dan pendapatan (APBD) Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan diperkirakan dapat mencapai angka Rp 150-200 triliun. Pada APBD 2013 ini saja diprediksi APBD mencapai Rp45-46 trilun.

Meski demikian, walaupun besaran APBD DKI tersebut relatif besar, namun jika penggunaanya tidak tepat sasaran dan sarat inefisensi, maka hal itu tidak ada gunanya bagi rakyat. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, atau kerap disapa Jokowi.

"Anggaran tersebut harus tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat, baik untuk penataan PKL, pasar tradisional, kampung kumuh, juga masalah transportasi. Jadi saya berharap dua atau tiga tahun ke depan hasilnya sudah dapat dirasakan masyarakat," ucap Jokowi di Balaikota, Rabu 31 Oktober 2012.

Untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, Jokowi menyatakan akan mengandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"ya, saya akan gandeng BPKP, kalau tidak, wah, nanti kerja saya cuma melototin uang saja," celetuk Jokowi.

Helmi R