 |
| Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok |
Jakarta, PODIUM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan kerjaanya, "tidak enak", yakni menjadi "tukang potong".
Ahok memang ditugaskan oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk memotongi anggaran-anggaran yang dikeluarkan dinas dalam penyusunan APBD DKI 2013. Potonganya lumayan besar, yakni 25 persen.
Tugas menjadi "tukang potong" itu setidaknya tergambar dalam rapat dinas yang dilakukan Ahok bersama dinas perhubungan dan dinas PU DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sebelum pihak dinas membacakan anggaran yang telah disusun mereka, Ahok langsung memotong pembicaraan dan bertanya, apakah anggaran yang akan dibacakan sudah dipotong 25 persen, sesuai perintah Gubernur atau belum.
Dalam rapat yang direkam dan diupload di youtube itu, Ahok pun mengancam akan memecat pejabat eselon yang kerjanya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Sebenarnya bisa dipotong sampai 40 persen. Tetapi oke 25 persen, nanti saya akan teliti lagi, dan kalau nilai proyek masih kemahalan dan boros, maka akan saya potong lagi," tegas Ahok.
Paradigma Lama
Mengomentai seriusnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru yakni Jokowi dan Ahok memerangi inefisiensi dalam penyusunan APBN mendapat apresiasi masyarakat Jakarta.
Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria, mengatakan adalah sebuah pekerjaan dan perjuangan yang berat bagi pasangan Jokowi-Ahok untuk memerangi paradigma lama yang sudah berurat akar dalam mind-set birokrat Jakarta, yakni perilaku koruptif.
"Hampir tidak ada mata anggaran yang dimark-up. Inefisensi, adalah kata penghalusan. Dan nampaknya, Jokowi-Ahok masih ingin menghindari sarkasme dengan menyebut para aparat yang bekerja di bawahnya bermental korup!," tegas Agus.
Para pejabat dan birokrat di Pemprov DKI Jakarta, menurut Agus, saat ini sangat terganggu dengan paradigma baru yang akan dijalankan Jokowi-Ahok.
"Biasanya, semua serba mudah dan gampang mendapat uang, tetapi sekarang, tidak lagi. Salah-salah dibawa ke KPK, salah-salah dilaporkan ke jaksa," kata Agus.
Tidak menutup kemungkinan, kalangan birokrat hitam akan melakukan perlawanan secara diam-diam.
"Dan kalau itu terjadi, maka ANCaR menyatakan berada di belakang Gubernur dan Wakil Gubernur," tegas Agus.
Ahok memang ditugaskan oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk memotongi anggaran-anggaran yang dikeluarkan dinas dalam penyusunan APBD DKI 2013. Potonganya lumayan besar, yakni 25 persen.
Tugas menjadi "tukang potong" itu setidaknya tergambar dalam rapat dinas yang dilakukan Ahok bersama dinas perhubungan dan dinas PU DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sebelum pihak dinas membacakan anggaran yang telah disusun mereka, Ahok langsung memotong pembicaraan dan bertanya, apakah anggaran yang akan dibacakan sudah dipotong 25 persen, sesuai perintah Gubernur atau belum.
Dalam rapat yang direkam dan diupload di youtube itu, Ahok pun mengancam akan memecat pejabat eselon yang kerjanya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Sebenarnya bisa dipotong sampai 40 persen. Tetapi oke 25 persen, nanti saya akan teliti lagi, dan kalau nilai proyek masih kemahalan dan boros, maka akan saya potong lagi," tegas Ahok.
Paradigma Lama
Mengomentai seriusnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru yakni Jokowi dan Ahok memerangi inefisiensi dalam penyusunan APBN mendapat apresiasi masyarakat Jakarta.
Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria, mengatakan adalah sebuah pekerjaan dan perjuangan yang berat bagi pasangan Jokowi-Ahok untuk memerangi paradigma lama yang sudah berurat akar dalam mind-set birokrat Jakarta, yakni perilaku koruptif.
"Hampir tidak ada mata anggaran yang dimark-up. Inefisensi, adalah kata penghalusan. Dan nampaknya, Jokowi-Ahok masih ingin menghindari sarkasme dengan menyebut para aparat yang bekerja di bawahnya bermental korup!," tegas Agus.
Para pejabat dan birokrat di Pemprov DKI Jakarta, menurut Agus, saat ini sangat terganggu dengan paradigma baru yang akan dijalankan Jokowi-Ahok.
"Biasanya, semua serba mudah dan gampang mendapat uang, tetapi sekarang, tidak lagi. Salah-salah dibawa ke KPK, salah-salah dilaporkan ke jaksa," kata Agus.
Tidak menutup kemungkinan, kalangan birokrat hitam akan melakukan perlawanan secara diam-diam.
"Dan kalau itu terjadi, maka ANCaR menyatakan berada di belakang Gubernur dan Wakil Gubernur," tegas Agus.
Tauviq LL
