MKRI Tuntut Nasionalisasi Migas

Jakarta, PODIUM - Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menuntut pemerintah Indonesia segera melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas (Migas) yang faktanya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing.

Selain itu MKRI juga menuntut segera dilakukan penuntasan kasus-kasus korupsi, terutama yang terjadi di lingkaran kekuasaan atau lingkaran Istana Negara.

"Ada lima tuntutan MKRI yang akan disampaikan pada aksi Senin 25 Maret pekan depan," kata Koordinator MKRI, Ratna Sarumpaet kepada wartawan usai bertemu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kediaman Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat 22 Maret 2013.

Adapun tiga tuntutan MKRI lainya adalah, turunkan harga kebutuhan pokok, penghentian keran impor kebutuhan pokok dan penghentian konflik agama, suku, dan ras. 

Ratna menegaskan, kelima tuntutan MKRI itu akan disampaikan secara damai, dan rencananya akan turun sekitar 3.000 massa yang terdiri dari berbagai elemen, terutama elemen buruh dan tani.

"Kita akan sampaikan semua tuntutan secara damai. Dan tuntutan kami hanya lima isu tersebut, tidak ada isu di luar itu," tegas Ratna.

Tunggul Naibaho

Amankan Kasus Hambalang SBY Calonkan Agus Marto Sebagai Gubernur BI

Jakarta, PODIUM - Presiden SBY menjadikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia. Karena hanya mengajukan satu calon, kalangan DPR menilai SBY telah mendikte parlemen.

Bahkan pencalonan tunggal Agus Marto tersebut diduga kuat adalah upaya pengamanan ekstra SBY atas kasus mega proyek "Hambalang" yang telah menyeret sejumlah petinggi Partai Demokrat, dan diduga masih ada elit-elit PD lainya yang terlibat.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 tahun 2010, untuk pencairan dana Hambalang kan harus ditandatangani oleh dia (Agus Martowardoyo, red). Jadi nggak logis kalau dia nggak mengesahkan, dan buktinya, uangnya sudah cair dan tersebar dimana-mana," kata Rizal Malarangeng yang juga adiknya mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng, di Jakarta, Senin, 4 Maret 2013.

Rizal mengatakan, KPK seharusnya berani menyeretnya dan menetapkan Agus sebagai tersangka, dan bukan hanya sebagai saksi.

"Ini terkesan, SBY ingin menyelamatkan Agus Marto dengan cara memindahkannya dari pos Menkeu ke pos baru yakni Gubernur BI, yang sama sekali tidak berhubungan dengan kasus Hambalang," ujar Rizal. 

Sementara itu dalam kasus Hambalang, selain Andi Malarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum juga sudah jadi tersangka dalam kasus ini. Selain itu, rumor berkembang menyebutkan bahwa Sekjen PD yang juga adalah putra bungsu SBY,  Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), juga menerima aliran dana dari proyek Hambalang.

Atas pencalonan tunggal Agus Marto ini, kalangan DPR juga merasa tidak nyaman, karena merasa telah didikte oleh Presiden. Namun demikian, Fraksi Partai Hanura telah secara tegas menyatakan menolak Agus Marto.

"Fraksi Partai Hanura sebagai kepanjangan tangan dari DPP, secara resmi menolak pencalonan tunggal Agus Marto sebagai calon Gubernur BI yang diajukan Presiden SBY," tandas Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin, di Jakarta, Minggu (4/3).

Menurutnya, sikap Fraksi Hanura ditetapkan setelah berkonsultasi dan mendapat arahan dari Ketua Umum Wiranto. Penolakan itu dilakukan karena SBY hanya mengirim satu kandidat. Jika mengesahkan usulan Presiden SBY, DPR hanya mengamini saja.

"Hal ini dikarenakan, presiden yang cuma mengirim satu nama. Atinya, sama saja dengan presiden memerintahkan fraksi di DPR untuk mengesahkan apa yang diusulkannya," ujar Saleh.

Sedangkan fraksi PPP dan juga Golkar sudah menyatakan sikap bahwa pencalonan Agus secara politik bermasalah. Karena selain pernah ditolak DPR ketika juga mencalon menjadi Gubernur BI, tetapi juga pernah melakukan perlawanan kepada DPR saat akan membeli sisa saham PT Newmont, beberapa waktu lalu.

"Agus Marto ini pernah ngotot ingin membeli saham Newmont tanpa persetujuan DPR, dan mengaku siap mundur jika investasi ini gagal. Namun ketika gagal, dia ternyata tidak mundur," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz.

Niat pembelian saham tersebut gagal, karena gugatan yang diajukan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi menyatakan Menteri Keuangan harus meminta ijin terlebih dahulu ke DPR. 

Sebelum menjabat sebagai Menkeu, Agus Martowardhoyo pernah menjadi penjabat Direktur Utama Bank Mandiri sejak 2005, Direktur Bank Permata 2002-2005, Direktur Utama Bank Bumiputera 1995-1998, dan Direktur Utama Bank Ekspor Impor Indonesia pada 1998.

tauviq.

Indonesia Bebas Narkoba 2015, Naif

Jakarta, PODIUM - Pernyataan pemerintah dan Polri yang menyatakan Indonesia akan bebas narkoba pada tahun 2015 adalah sesuatu yang naif. Faktanya, kasus narkoba hari ke hari semakin menjadi.

Bahkan kasus narkoba sudah mendominasi kasus-kasus hukum di kepolisian, dan penjara penuh dengan para pemakai dan pengecer narkoba.

"Pemerintah perlu merevisi ulang target tersebut, adalah naif Indonesia bisa bebas narkoba pada tahun 2015," kata koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria di Jakarta, Kamis 27 Desember 2013.

Agus bahkan mendesak pemerintah dan Polri segera meminta maaf kepada masyarakat, karena target membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015 meleset alias gagal.

"Kecuali pemerintah masih optimis, ya gak perlu minta maaf. Tapi kalau optimis, apa indikatornya," tanya Agus.

Agus lalu mencontohkan peningkatan kasus narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya, salah satu wilayah yang dapat dijadikan barometer kinerja Polri dalam pemberantasan narkoba. 

Polda Metro Jaya, kata Agus, telah melansir terjadi peningkatan kasus narkoba di wilayah hukumnya dari 4.817 kasus pada tahun 2011, meningkat menjadi 4.836 kasus pada tahun 2012.

"Meski Kapolda Metro Jaya mengklaim berhasil mengungkap semua kasus yang masuk, tetapi kita tetap prihatin, karena upaya preventif tidak jalan, dan upaya represif, tidak juga membuat jera para pelaku," kata Agus.

Agus menyadari, bukanlah hal yang mudah menghadapi para mafia narkoba yang memiliki jaringan luas, modus yang lihai, dan juga uang yang banyak. Karena itu Agus menekankan  agar Polri dan BNN bekerja profesional, dan menyadari betul bahaya narkoba bagi generasi muda. 

"Polri harus terlebih dahulu bersih dari pengaruh narkoba dan para mafianya," tegas Agus.

Agus sendiri mensinyalir, ada negara tetangga yang menggunakan narkoba untuk menghancurkan generasi muda bangsa. Ketika ditanya negara tetangga mana, Agus dengan enteng menjawab, ya, Malaysia, siapa lagi. 

tauviq

SBY Sebaiknya Bubarkan Partai Demokrat

Jakarta, PODIUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) harus segera melakukan tindakan tegas atas situasi PD yang dililit berbagai kasus korupsi.

Tindakan tegas itu adalah, melakukan pembersihan atas kader-kadernya yang korup, atau bahkan bila perlu membubarkan Partai Demokrat.
"Sebaiknya dibubarkan saja (PD), karena partai tersebut pada akhirnya akan hancur juga, karena rakyat telah kehilangan kepercayaan," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah di Jakarta, Senin 10 Desember 2012.

Iberamsjah, tidak menampik masih adanya harapan untuk memperbaiki PD, hanya saja hal tersebut tidak mudah dilakukan.

"Diperlukan waktu dua atau tiga tahun untuk memperbaikinya. Caranya, yaitu dengan membersihkan partai dari para pengurusnya yang korup," kata Iberamsjah.

Dan menurut dia, pada pemilu 2014 PD akan kalah dan banyak kehilangan suara. 

"Jangankan massa dan simpatisan, para kadernya di akar rumput juga sudah malu atas perilaku para elit PD," tambahnya.

Tunggul Naibaho

Peradaban Indonesia Berada Pada Titik Nadir

Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria.

Jakarta, PODIUM - Peradaban Indonesia saat ini sedang berada pada titik nadir. Degradasi moral, terutama yang diperlihatkan para pejabat publik, telah membuat bangsa kehilangan pegangan.

Pada masa Rezim SBY saat ini, para pejabat seenaknya melakukan kebohongan publik di media, memutarbalikan fakta, menjungkirbalikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang ada.

"Rezim SBY sekarang, ini adalah masa paling bejat dan tolol. Bayangkan bagaimana bisa seorang menteri pencoleng dielu-elukan karena dia maling, bagaimana bisa kasus Bank Century yang sudah terang benderang diputarbalikkan," tegas Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR) DKI Jakarta, Agus Satria, ketika dihubungi, Senin 10 Desember 2012.

Menurut Agus, meski rezim Suharto juga adalah rezim otoriter, tetapi setidak-tidaknya pada masa itu Suharto masih mampu menegaskan satu hal yang esensial, yaitu bahwa kekuasaan adalah wilayah yang sakral.

"Sekarang, banyak pemimpin kardusan muncul. Pada masa Suharto, mana seorang anak ingusan bisa menduduki kursi Sekjen dari sebuah partai berkuasa," tegas Agus.

Masa Suharto, tambah Agus, korupsi dilokalisir, jaman sekarang tiap orang rebutan korupsi, seakan-akan, kalau tidak korupsi adalah sebuah ketidakberuntungan.

"Semua pejabat rebutan korupsi, mulai dari pejabat di pusat hingga pejabat di daerah. Habis, habis, sudah uang rakyat dirampok para pejabat bejat republik ini," kata Agus terdengar emosional.

Solusinya, kata Agus, tidak lain daripada memperkuat rakyat. Rakyat harus diberi kesadaran untuk melawan, tegas Agus.


Tauviq LL

Intensif Untuk Operator Blok East Natuna

Jakarta, PODIUM - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menyatakan pemerintah dapat memenuhi permintaan insentif yang diajukan Konsorsium operator blok East Natuna. Namun hal tersebut baru dapat diputuskan setelah pihaknya melakukan pembahasan detil bersama Kementerian ESDM dan BKPM.

Konsorsium operator blok East Natuna terdiri dari empat perusahaan yakni Pertamina, PTT EP, Total E&P Indonesie, dan ExxonMobil.
 
"Soal itu (intensif) tidak terlalu sulit mendiskusikannya karena sudah ada modelnya, tinggal bagaimana detilnya, seperti investasinya berapa atau initial rate of return berapa," ujar Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 10 Desember 2012.

Agus optimis, jika pembahasan dapat cepat dilakukan, maka bentuk insentif tersebut dapat dikeluarkan pada tahun ini.

Proyek pengeboran gas terbesar di Kepulauan Riau di blok East Natuna masih tertunda, karena insentif yang diharapkan oleh konsorsium operator blok tersebut masih belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Pihak Pertamina sendiri telah menandatangani perpanjangan prinsip kesepakatan (principle of agreement/PoA) pengembangan Blok East Natuna yang habis pada 10 Desember 2012.

Sehingga diharapkan, setelah keluarnya kebijakan masalah intensif tersebut, maka kontrak perjanjian (production sharing contracts/PSC) dapat segera ditandatangani.

Insentif, jelas adalah sebuah kebijakan yang akan mengurangi pendapatan negara, sehingga hal ini harus dibahas dengan Kementerian Keuangan, kata  Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini yang ditemui sebelumnya di Balai Kartini, Jakarta.

Blok East Natuna diperkirakan memiliki cadangan gas sekitar 200 triliun kaki kubik (tcf). Namun karena dalam blok tersebut juga banyak terkandung karbondioksida (CO2) sehingga blok tersebut diperkirakan hanya mampu memproduksi sekitar 45 tcf.

Konsorsium menyatakan menghabiskan dana sekitar USD 40 miliar untuk proyek pengeboran gas tersebut.


Riky Rinovsky

Jakarta Bakal Terapkan Nopol Genap-Ganjil

Jakarta, PODIUM - Pemerintah Provinsi DKI dan Polda Metro Jaya mencapai kata sepakat untuk menerapkan nomor polisi (nopol) genap-ganjil, sebagai solusi radikal untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibukota.

Penerapan Nopol genap-ganjil (GG) rencananya akan dimulai Maret 2013. Dan penerapan Nopol GG ini akan diberlakukan di wilayah 3 in 1 dan juga jalan-jalan protokol utama dan juga jalur yang dilalui busway, dan hanya berlaku pada hari kerja Senin s/d Jumat, mulai pukul 06.00-20.00 WIB.
"Ya, kita kan terapkan Maret 2013. Semakin cepat semakin baik. Gak perlu ditunda sampai Juni 2013," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya di Balaikota, Kamis 6 Desember 2012.

Menyusul kebijakan tersebut Pemrov DKI juga akan menambah armada angkutan umum, dan Jokowi mengatakan pada tahun 2013 akan ada penambahan armada angkutan umum sebanyak 102 bus gandeng.

Untuk memudahkan mengindentifikasi Nopol GG, maka rencananya pada plat nopol akan dipasangi stiker yang warnanya berbeda antara nopol genap dengan nopol ganjil.

"Kalau yang genap, misalnya, kuning, yang ganjil warna merah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menyambung omongan Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut unsur masyarakat lainya, yang diwakil Dewan Transportasi, YLKI, dan juga pakar transportasi.

Wakil Dirlantas Polda Metrfo Jaya, AKBP Wahono, meyakini kebijakan ini akan mampu mengurangi tingkat kemacetan hingga 40 persen.

Helmi R

Pasangan Tua Mega-Kalla, Favorit 2014

Jakarta, PODIUM - Pasangan tua, mantan presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla dinilai beberapa kalangan sebagai pasangan favorit pada pemilihan Presiden (pilpres) 2014 mendatang.

Wacana mengawinkan pasangan tua ini pertama kali dilontarkan politisi PDI Perjuangan, Maruara Sirait.

"Ya, saya pikir Mega-Kalla, akan menjadi pasangan yang kuat dan favorit, karena Mega punya basis massa yang riil, sedangkan Kalla disukai rakyat," kata politisi senior dari Partai Golkar, Zainal Bintang, Rabi 28 November 2012.

Bintang, malah meyakini, jika Kalla maju mendampingi Mega pada pemilihan presiden (pilpres) pada 2014, maka 50 persen suara Partai Golkar akan beralih ke pasangan ini.

"Ada 50 persen anti-Ical di dalam tubuh Golkar, dan suara itu akan lari ke pasangan Mega-Kalla," ungkap Zainal.

Ical, demikian sapaan akrab Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kata Zainal, telah memaksakan kehendaknya untuk menjadi calon tunggal calon presiden (capres) dari Partai Golkar.

"Ical telah menunjukan sikapnya yang otoriter," tegas Zainal.

Meski Zainal memfavoritkan Mega-Kalla, namun dia menilai pasangan tua ini miskin akan idealisme, walau rekam jejaknya tidak ada hal yang negatif.

"Rakyat, kemungkinan menginginkan pasangan yang lebih muda," balik Zainal.


Tauviq LL

RI Hanya Jadi Komprador Kapitalis Global

Yogyakarta, PODIUM - Negara Republik Indonesia di bawah rejim SBY-Boediono saat ini tidak lagi melindungi dan melayani rakyatnya, tetapi sudah dan hanya menjadi kaki tangan atau komprador para kapitalis global.

Dunia pendidikan yang seharusnya steril dari campur tangan asing, kini telah dibuka selebar-lebarnya, bahkan pihak asing diperbolehkan membuka perguruan tinggi di Indonesia.

"We are student not consumer," kata puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Sekber Aliansi Mahasiswa Menggugat saat melakukan aksi demo di titik nol km Yogyakarta, Sabtu 17 NOvember 2012.

Aksi dilakukan mahasiswa, selain untuk memperingati Hari Pelajar Internasional (Internasional Student's Union), juga untuk mendesak agar pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

UU tersebut, kata koordinator aksi, Rifat Arif, sangat kental nuansa liberalisme dan kapitalisme-nya. 

"Dengan demikian, dunia pendidikan juga telah diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan mekanisme pasar, hanya akan melayani kalangan berpunya," jelas Rifat.

Padahal, lanjut dia, pemerintah berkewajiban menjalankan tujuan negara, yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Dengan UU tersebut, maka orang miskin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi telah menjadi komoditas mewah yang tidak terjangkau," tandas Rifat.

Tunggul Naibaho

Rhoma Irama Nunggu "Panggilan Manggung" dari Parpol

Jakarta, PODIUM - Si Raja Dangdut Rhoma Irama, mungkin tidak kesulitan mencari panggung untuk berdendang bersama grup Sonetanya. Namun tidak demikian, jika dia bermaksud bermain di panggung politik. Apalagi ingin maju menjadi calon presiden pada 2014 mendatang.

Sejak didaulat maju sebagai calon presiden oleh Wasiat Ulama di Kantor Sekretariat Wasiat Ulama, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 8 November 2012 yang lalu, hingga saat ini belum ada pinangan resmi di partai politik.

"Memang belum ada parpol yang meminang saya, tetapi saya optimis, karena kalau sinyal-sinyalnya sudah ada," kata Rhoma Irama seperi dikutip Kompas, di Jakarta, Rabu, 14 November 2012.

Kendati belum ada parpol yang secara resmi mengusungnya, Rhoma tetap optimis. Pelantun lagu "Begadang" itu mengaku modalnya untuk maju dipinang parpol cukup kuat dengan berbekal hubungan baik dengan para petinggi parpol.

Namun demikian, Rhoma tidak hanya membuka peluang bagi partai bernapaskan Islam. Ia juga membuka pintu lebar bagi partai berhaluan nasional yang memiliki visi dan misi yang sama dengannya.

Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya.....


Tunggul Naibaho

Mahfud MD: Istana Tidak Perlu Membela Diri

Jakarta, PODIUM - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD semakin gencar  saja menyerang Istana Negara. Hal ini sebab reaksi pihak istana yang  meminta dirinya membuktikan dugaan atau tudingannya soal adanya mafia  narkoba yang bergentayangan di istana.

Sebagai pakar hukum, Mahfud balik bertanya, apakah ada di dalam KUHP rumusan pasal yang menyebut," barang siapa menduga'. Dan Mahfud menyatakan, dugaan yang dinyatakanya tersebut bukan berdasarkan hayalan, tetapi fakta-fakta.

Data yang dimaksud Mahfud adalah, vonis mati yang diterima Meirika Franola alias Ola, telah diputuskan melalui empat tingkat pengadilan, yakni putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). Dan semua putusan tersebut menyatakan Ola sebagai pengedar.

"Dan tidak itu saja, Mahkamah Agung (MA) juga sudah memberikan pertimbangan kepada presiden, dan isi pertimbangan tersebut sangat jelas, yakni orang itu (Ola) tidak boleh diberi grasi," tegas Mahfud usai acara Memorial Lecture Mengenang Jasa TB Simatupang, di Jakarta, Senin 12 November 2012.

Lalu, lanjut Mahfud, mengapa ketika tiba di meja presiden, kenapa dia (Ola) tiba-tiba dinyatakan sebagai kurir," kata Mahfud keheranan. Mahfud menyatakan, pihak Istana sebaiknya tidak perlu membela diri dan bahkan menyerang balik dengan meminta pembuktian. 

"Apakah di KUHAP ada pasal yang berbunyi, 'barang siapa menduga' kan tidak ada. Lho, kita ini setiap hari hidup dengan dugaan, kok. Istana seharusnya menelusuri, bukan malah kebakaran jenggot," ketus Mahfud.

Di lain pihak, Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin mencabut grasi untuk Ola. 

Menurut Martin, grasi tersebut perlu segera dicabut, semata-mata demi untuk keadilan, dan agar tidak membuat menjadi penyesalan di kemudian hari.

"Lebih baik grasi dicabut daripada menyesal," tegas Martin.

Helmi R

Rakyat dan Parleman Berang, Polisi Malaysia Biadab Perkosa TKW

Jakarta, PODIUM - Rakyat dan kalangan parlemen Indonesia marah besar atas kasus pemerkosaan yang dilakukan tiga aparat kepolisian Diraja Malaysia Keparat atas seorang TKW. Karena kasus ini hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas.

Kemarahan rakyat dan parlemen Indonesia, mulai dari kecaman, tuntutan hukuman berat atas para pelaku pemerkosa, pengusiran Duta Besar Malaysia dari Indonesia hingga pemutusan hubungan diplomatik.

"Pihak Kejaksaan Malaysia harus segera melakukan penuntutan," kata anggota Komusu III DPR RI, Eva Kusuma Sundari di gedung DPR, Senin 12 November 2012.

Eva juga mendesak, agar Polri turut serta dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan pihak Kepolisian Diraja Malaysia.

Pada saat yang sama, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan keterkejutanya atas peristiwa tersebut, dan sama sekali tidak menduga kalau hal itu mampu dilakukan aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung.

"Saya seperti disambar geledek. Saya minta Duta Besar Indonesia dipanggil untuk menjelaskan semua ini." ujar Priyo.

Selanjutnya dia juga meminta agar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa segera berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, untuk memutuskan hal apa yang harus dilakukan atas peristiwa ini. Dan ahal harus dilaporkan kepada presiden.

Sementara itu Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Nisma Abdullah, meminta Indonesia segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

"Kami minta segera putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, karena hal seperti ini selalu saja berulang, dan Malaysia sampai sejauh ini terus saja merendahkan harkat dan martabat para TKI," tegas Nisma.

Menurut Nisma, tuntutan permohonan maaf saja tidak cukup, dan entah sudah berapa kali Malaysia memianta maaf soal kasus TKI, tetapi tetap saja berulang, kata Nisma.

"Orang Malaysia dan pemerintahnya, sangat mudah minta maaf, tetapi permintaan maaf tersebut tidak ada bekasnya," terang Nisma.

Dilain pihak, sedikit berbeda, Koordinator Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaE), Ali Ronin Naibaho, mengatakan semua perlakuan orang Malaysia selama ini kepada bangsa Indonesia, tidak lain sebagai cermin bagaimana bangsa dan pemerintah Indonesia tidak mampu menghargai dirinya sendiri.

"Kita mau marah, mau apa. Semua ini adalah salah kita," tegas Ali Ronin.

Pemerintah kita, kata Ronin, diplomasinya lemah, masyarakat kita, terutama kalangan pengusahanya, juga lemah dalam setiap negoisasi.

"Kita memang berlaku lemah, jadi tidak perlu marah-marah kalau mereka menginjak-injak harga diri kita," jelas Ronin.

Solusinya, tidak mudah, kata Ronin. Memutuskan hubungan diplomatik tanpa disusul eksodus besar-besaran semua WNI terutama para TKI, jelas membuat warga Indonesia yang berada di Malaysia sangat rentan atas perbuatan diskriminasi.

Dan kalau harus eksodus, lalu siapa yang mau jadi Musa? Apakah Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat atau Muhaimin Iskandar?, kata Ali Ronin dalam nada bertanya.

Tauviq LL

Sudi Ngotot, Grasi Ola Clear

Jakarta, PODIUM - Jika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD tetap ngotot dengan pernyataanya bahwa ada mafia narkoba bergentayangan di Istana Negara, maka sama halnya dengan Mensesneg Sudi Silalahi, dia juga ngotot menyatakan bahwa pemberian grasi kepada Meirika Franola alias Ola, adalah clear.

Clear, maksud Sudi, usulan pemberian grasi murni datang dari bawah, dibahas melalui mekanisme yang benar, dan sebelum grasi yang diberikan, presiden mengadakan rapat dan memimpinya sendiri dihadiri oleh Menkopolhukam, Menteri Hukum dan HAM, dan pihak kepolisian. Sudi menolak tudingan adanya campurtangan mafia narkoba dalam pemberian grasi tersebut.

"Prosesnya panjang. Pertimbangan dan proses akhirnya dipimpin langsung oleh Presiden," tegas Sudi Silalahi di Istana Negara, Senin 12 November 2012.

Sudi juga kembali membantah tudingan Ketua MK, Mahfud MD, bahwa di Istana Negara ada mafia narkoba.

"Kalau memang dia punya bukti, laporkan dong baik-baik, jangan diumbar ke publik. Dan kalau memang ada ada pasti akan ditindak, dan termasuk saya, kalau salah pasti ditindak," tegas Sudi.

Mahfud sendiri mengatakan, para mafia narkoba tersebut bekerja sangat profesional dan rapi. Mereka bertugas untuk meringankan hukuman para anggota jaringan yang terkena vonis. Para mafia ini mendekati orang-orang dekat presiden.

Dan mahfud menunjuk hasil kerja mafia narkoba itu adalah pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana mati Ola. Dan karena mendapat grasi maka hukumanya dirubah menjadi hukuman seumur hidup. 

seperti diketahui, Ola dihukum dengan pidana mati bersama dua orang sepupunya yakni, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Rani Andriani. Ketiganya  terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno- Hatta ke London, pada 12 Januari 2000 lalu.

Namun belakangan diketahui, Ola masih menjalani bisnis haramnya dari balik penjara dengan ditangkapnya NA (40) saat membawa sabu seberat 775 gram di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober lalu. 

NA kepada petugas BNN mengatakan dirinya hanyalah kurir dan merupakan orang suruhan Ola.

Maka Mahfud MD pun bernyanyi, o-la,la, o-la,la...

Tunggul Naibaho

Mahfud Ngotot, Ada Mafia Narkoba Gentayangan di Istana Negara

Jakarta, PODIUM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tetap yakin adanya mafia narkoba yang gentayangan di lingkungan Istana Negara, dengan tugas khusus meringankan hukuman para terpidana narkoba lewat mekanisme pemberian grasi.

Namun mafia narkoba tersebut, kata Mahfud, bukan dari kalangan istana, mereka dari pihak luar, hanya saja mereka mampu mendekati orang-orang dekat presiden, sehingga presiden bisa diyakinkan bahwa pemberian grasi sudah tepat.

"Mereka (mafia narkoba) kerjanya sangat canggih, profesional dan rapi, dan bisa menyusup kemana-mana, termasuk ke istana," kata Mahfud ketika menyampaikan Pidato Kebudayaan 2012 berbicara dengan tema "Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita" di Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu 10 November 2012.

Orang-orang di sekeliling presiden, kata mahfud, mampu meyakinkan Susilo Bambang udhoyono (SBY) bahwa pemberian grasi kepada Meirika Franola alias Ola adalah tepat, karena yang bersangkutan hanyalah kurir dan bukan seorang bandar.

Padahal, Mahkamah agung (MA), lanjut Mahfud, sudah menyatakan bahwa Ola bukanlah seorang kurir, dan juga tidak merekomendasikan pemberian grasi tersebut.

"SBY mendapat bisikan sesat. Akibatnya, penegakan hukum menjadi kacau balau," nilai Mahfud.

Kalangan Istana sendiri, baik melalui Mensesneg Sudi Silalahi maupun staf ahli Presiden, Heru Lelono, membantah tudingan Mahfud, dan meminta Mahfud untuk membuktikan omonganya.

"Istana jangan kebakaran jenggot. pak Mahfud itu bukan polisi, jangan disuruh membuktikan. Kalau ada tudingan seperti demikian, sebaiknya istana  introspeksi diri," timpal pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

Kalau kebakaran jenggot, hal itu malah menguatkan dugaan adanya mafia narkoba di istana, cerca Yusril.


Tunggul Naibaho

Mahfud MD Berkicau, Sudi Silalahi Pun Bernyanyi

Jakarta, PODIUM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berkicau dengan menyebut mafia narkoba gentayangan dan sudah masuk ke lingkungan Istana Negara.

Menanggapi tudingan Mahfud tersebut, Mensesneg Sudi Silalahi pun langsung bernyanyi, dan lagunya adalah, "Tuduhan Keji". dan "Terhina.
Sudi Silalahi menilai, tuduhan Mahfud yang ditujukan kepada istana telah mencemarkan nama baik dan lembaga Kepresidenan. Sudi sendiri merasa tersinggung dan terhina.

Sudi meminta Mahfud untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa ada orang-orang di lingkungan istana yang bermain mata dengan mafia narkoba dalam soal pemberian grasi oleh presiden kepada gembong narkoba.

Mahfud memang menjadikan pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai fakta bergentayanganya mafia nakrkoba di istana dengan tugas khusus untuk membantu meringankan hukuman para anggota mafia yang terjerat hukum.

"Para mafia itu canggih, dan mereka bekerja sangat profesioanl dan rapi. Dan lagi disokong uang yang sangat besar," kata Mahfud ketika berbicara dalam seminar Ikatan Alumni Universitas islam Indonesia (UII) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 8 November 2012.

Kicauan Mahfud di Bidakara pun dibalas nyanyian oleh Sudi silalahi, dalam sebuah jumpa pers di pangkalan TNI AU, Halim Perdana Kusumah, pada keesokan harinya.

Sudi yang dikenal sebagai orang dekatnya Presiden SBY, meminta Mahfud menjelaskan secara rinci tuduhanya tersebut kepada dirinya maupun kepada presiden.

Tuduhanmu Keji, Aku Terhina, la,la,la, Sudi Silalahi berdendang.


Tunggul Naibaho

Sudi Silalahi: Tudingan Mahfud MD Keji

Jakarta, PODIUM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi membantah pernyataan Mahfud MD yang menyebut adanya mafia narkoba yang gentayangan di lingkungan Istana. Istana merasa terhina dengan tudingan Mahfud tersebut.

Sudi Silalahi mengatakan tudingan Mahfud adalah keji dan mencemarkan nama baik dan lembaga Kepresidenan. Sudi pun meminta Mahfud untuk segera memberikan penjelasan secara rinci disertai bukti-bukti.
"Menuduh mafia narkoba masuk ke istana adalah sebuah tuduhan yang sangat keji," kata Sudi dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 9 November 2012.

Seperti diketahui, Mahfud menduga mafia narkoba sudah masuk ke lingkungan istana, karena melihat fakta begitu mudahnya pihak Istana, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan grasi terhadap gembong besar narkoba terpidana mati Mairika Franola alias Ola.

Dan karena mendapat grasi maka hukuman Franola dirubah menjadi pidana seumur hidup. Namun sayang, belakangan terbukti bahwa Franola tetap mengendalikan bisnis narkoba jaringanya dari balik penjara.

"Saya sangat keberatan dan terhina dengan kata kata Mahfud MD," tandas Sudi.

Sudi meminta Mahfud MD untuk membuktikan tuduhanya tersebut, dan jika memang terbukti ada pihak-pihak di istana yang bermain mata dengan mafia narkoba, Sudi berjanji, akan memberikan sanksi.

Pernyataan sudi ini tentunya ingin menyiratkan bahwa, kalau pun ada kalangan istana yang bermain dengan mafia narkoba, itu bukanlah dirinya.

"Tetapi apabila apa yang dituduhkan itu tidak terbukti, maka saya juga minta Mahfud untuk bersikap ksatria dan tentu harus menerima sanksi yang sama," tantang Sudi.


Tunggul Naibaho

Mahfud: Mafia Narkoba Gentayangan di Istana

Jakarta, PODIUM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menduga mafia narkoba bergentayangan di Istana. Hal itu dikatakanya dalam seminar Ikatan Alumni Univeristas Islam Indonesia (IKA UII) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 8 November 2012.

Dugaan itu muncul karena mahfud melihat begitu mudahnya pihak Istana, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan grasi terhadap gembong besar narkoba. Grasi dimaksud diberikan kepada terpidana mati Mairika Franola alias Ola.
 
"Mafia narkoba ini sudah gentayangan di lingkungan istana. Ada (anggota) yang khusus bekerja untuk meringankan hukuman para anggotanya," kata Mahfud usai seminar bersama IKA UII di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (8/11).

Berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua IKA UII Mahfud juga mengamini pernyataan Ketua LSM Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Henry Yosodiningrat.

"Betul apa yang dikatakan Henry Yoso. Ada yang menghubungi hakimnya, ada yang ke Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan, dan macam-macam," terang Mahfud.

Seperti diketahui, Franola, bersama dua orang sepupunya, Deni Setia Maharwa dan Rani Andriani terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kilogram kokain melalui Bandara Soekarno-Hatta dalam perjalanan menuju London pada 12 Januari 2000.

Franola dipidana dengan hukuman mati pada Agustus tahun 2000 lalu, namun karena mendapat grasi hukumanya dirubah menjadi penjara seumur hidup.

Alasan pemberian grasi bahwa terpidana selama ini berbuat baik, menjadi sebuah penilaian yang salah besar, karena belum lama ini polisi kembali menangkap jaringan mafia yang ternyata dikendalikan Franola dari balik penjara.

Lalu Mahfud menyatakan keprihatinanya yang mendalam, narkoba kata dia, yang sudah masuk hampir ke semua lini lingkungan sosial masyarakat Inndonesiaq, ternayat kini juga sudah mulai masuk ke Istana.

Tunggul Naibaho

Sejumlah Pimpinan Media Massa Temui Dahlan iskan

Menteri  BUMN, Dahlan Iskan

Jakarta, PODIUM - Sejumlah pimpinan media massa mendatangi Menteri BUMN, Ahmad Dahlan, dan melakukan pertemuan tertutup di kantornya di Gedung kementerian BUMN Lantai 19, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis 8 November 2012.

Pertemuan tersebut menjadi tanda tanya bagi sebagian pihak, karena pertemuan dilakukan di masa-masa terjadinya ketegangan hubungan politik antara DPR dengan Dahlan Iskan, yang notabene adalah pemilik Kerajaan Media Jawa Pos Grup.
Seperti diketahui, hubungan antara Dahlan dan DPR memanas terkait isu "pemeras BUMN" yang dilontarkan Dahlan yang ditujukan kepada beberapa oknum anggota DPR. Terhadap isu ini, Dahlan telah dipanggil BK DPR, senin (5/11).

Diperoleh keterangan, dalam pertemuan tertutup tersebut, Pemimpin Redaksi (Pemred) Tempo, Wahyu Muryadi, yang menjadi Ketua Forum para pimpinan media massa nasional tersebut.

Hadir dalam pertemuan diantaranya, Don Bosco Salamun dari Beritasatu.com, Asro Kamal Rokan dari Jurnal Nasional, Saiful Hadi selaku Dirut Perum LKBN Antara, Pemred Media Indonesia Usman Kasong.

Hadir pula, Pemred Investor Daily Primus Dorimulu, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Akhmad Kusaeni, Pemred ANTV Uni Lubis, Pemred Harian Seputar Indonesia Sururi Al Faruq, Pemred Koran Jakarta Martin Slamet, dan Pemred Info Bank Eko B Suprijanto.

Dahlan Iskan sendiri membantah bahwa dirinya yang mengumpulkan para pimpinan media nasional tersebut, dan dia mengatakan pertemuan dan gagasanya datang dari para pimpinan media.

"Aku tidak tahu, aku tidak mengumpulkan mereka. Ini inisistif mereka sendiri," kilah Dahlan di kantornya, Kamis (8/11).

Dan menurut Dahlan, pertemuan semacam ini sudah dilakukan beberapa kali, sampai saat ini, kata Dahlan, sudah tiga kali.

Namun anehna, meski mengaku sudah bertemu tiga kali, Dahlan mengaku tidak tahu apa dari tujuan pertemuan tersebut.


Tunggul Naibaho

Korupsi Itu Peninggalan Suharto, Bukan Warisan Nenek Moyang

Jakarta, POPIUM - Ketua nahkamah Konstitusi, Mahfud MD, membantah pernyataan yang menyebut bahwa korupsi adalah warisan nenek moyang dan sudah merupakan bagian dari budaya bangsa.

Mahfud menyatakan, korupsi bukanlah warisan nenek moyang, tetapi merupakan produk peninggalan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto. Era korupsi dimulai pasca peristiwa Malari pada tahun 1974, dimana militer mulai mengintervensi dunia peradilan.

"Pada tahun 1974 Suharto didemo besar-besaran oleh mahasiswa, yang kemudian kita kenal peristiwa itu dengan istilah peristiwa Malari (Lima Belas januari). Untuk menjaga stabiltas dan kekuasaan, kemudian militer mengendalikan peradilan, sehingga independensi hakim hilang," jelas Mahfud yang berbicara dalam seminar bertajuk 'Membangun Indonesia Baru' yang diselenggarakan IKA UII di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 8 November 2012.

Berbicara selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII), Mahfud  juga mengingatkan kepada publik agar tidak begitu saja memercayai omongan tokoh proklamator M Hatta tentang budaya korupsi di Indonesia.

Apa yang dikatakan Hatta, kata Mahfud, adalah sebuah peringatan, karena dilihatnya bangsa Indonesia akan menghadapi potensi munculnya budaya korup dalam perkembangan ke depan.

"Jangan percaya begitu saja dengan Mohammad Hatta kalau kita punya budaya korup. Mungkin saat itu dia (M Hatta) marah karena korupsi mengancam," ujar Mahfud dalam seminar.

Mahfud percaya, korupsi bukanlah sesuatu yang disepakati bangsa Indonesia sebagai bagian dari budaya bangsa. Bangsa Indonesia yang berjiwa agamis dan religius, yakin Mahfud, pasti menolak keras praktik-praktik korupsi.

"Tinggal bagaimana, ke depanya para pemimpin dan juga rakyat Indonesia, memerangi korupsi dalam fungsi dan peran masing-masing," jelas Mahfud.


Helmi R

DPR Awasi MA, Salah Kaprah

Jakarta, PODIUM - Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menganggap Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA) versi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memberikan kewenangan bagi DPR atas putusan MA, sebagai sesuatu yang salah kaprah.

Karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dari campur tangan lembaga manapun dan pihak manapun. 

"Oleh karena itu, konsep pengawasan MA oleh DPR, jelas dapat mengganggu indepedensi peradilan," kata Nur Syarifah, peneliti LeIP, dalam diskusi di kantornya di Jakarta, Selasa, 24 April 2012. 

Menurut Syarifah, konsep pengawasan dalam Pasal 94 RUU MA merupakan konsep yang salah kaprah. Karena dengan demikian, partai politik dapat melakukan intervensi kepada dunia peradilan.

Padahal, lanjut Syarifah, Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas menyatakan melarang segala bentuk campur tangan dalam dunia peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. 

"Ini adalah masalah yang sensitif. Karena pengawasan terhadap lembaga peradilan, itu berarti intervensi atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu sendiri," tegas Syarifah.

Syarifah memandang soal ini, adalah masalah ketegangan antara konsep akuntabiltas dengan konsep indepensi. 

Berdasar konsep akuntabilitas, DPR ingin memastikan bahwa putusan  peradilan tidak melanggar UU, tetapi sebaliknya, konsep indepensi menolak segala bentuk intervensi, jelas Syarifah.

Tunggul Naibaho